Oalu, Sultengekspres.com – Polemik bus transpalu terus berlanjut, sehingga Dinas Perhubungan Kota Palu di panggil Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, untuk di dipertanyakan terkait baiknya anggaran operasional dari Rp 8,5 miliar per 6 bulan, menjadi Rp 15 miliar.
Terkait naiknya anggaran bus transpalu yang telah di tetapkan melalui Banggar DPRD Kota Palu, ketua Komisi C, Abdurahim Nazar Al’Amri. SE, mengatakan, persoalan anggaran operasional bus transpalu telah lama di bahas dan telah di tetapkan melalui rapat Banggar.
Anggota DPRD Kota Palu dari Partai Demokrat tersebut membenarkan, kondisi bus transpalu setiap harinya pergi kosong, pulang kosong.
“Kalau saya lihat memang sudah dari tahun ke tahun, kosong-kosong. Dan selama hampir dua tahun ini bus itu tidak ada isinya (kurang penumpang),” ungkapnya, saat di temui media ini di ruang Komisi C, Jumat (20/2).
Namun kata dia, setelah Komisi C mempertanyakan ke Dishub Kota Palu, mereka mendapat jawaban bahwa, ada strategi untuk menggaet masyarakat agar bisa menggunakan bus transpalu sebagai alat transportasi dalam kota.
Kata dia, solusi yang di tawarkan Pemkota Palu dalam hal ini Dishub, yakni dengan membuat halte dalam kota, agar bus dengan mudah dapat menjemput penumpang.
“Solusinya ya itu, halte dengan ba stop. Nah kita lihat tidak ada juga isinya, tidak ada juga orang didalam (bus) baru uang anggaran di buang di situ luar biasa (banyak),” ujarnya.
Wim, sapaan akrabnya menambahkan, untuk pembuatan halte bus transpalu, anggaran yang di keluarkan Pemkot Palu sebesar Rp 1,5 miliar, dan tanda stop Rp hampir Rp 2 miliar.
“Buat halte dan ba stop itu anggarannya itu Rp 3,5 miliar, dan hasilnya apa, tidak ada, karena orang ada titik-titik tertentu,” jelasnya.
Kata Wim, jika berbicara jurusan Palu Utara dan Tavaili, kondisi bus transpalu masih berguna, karena banyak masyarakat di dua wilayah tersebut yang masih menggunakan jasa transportasi tersebut.
Tinggalkan Balasan