Palu, Sultengekspres.com – Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulawesi Tengah bersama Aliansi Rakyat Honorer Bersatu Kota Palu, mendatangi Kantor Komnas HAM Sulteng untuk menuntut kepastian status kepegawaian, honorer yang tidak diangkat oleh pemerintah Kota Palu, melalui KemenPAN-RB.
Aksi tersebut menjadi kelanjutan dari somasi yang di layangkan kepada Wali Kota Palu, namun hingga kini belum mendapat respons resmi.
Direktur SPHP Sulteng, Moh. Raslin mengatakan, massa aksi mendatangi Komnas HAM untuk meminta dukungan atas perjuangan honorer yang terancam kehilangan kesempatan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).
“Kami sudah melakukan somasi kepada Wali Kota Palu, tapi sampai sekarang belum ada respons. Karena itu kami turun aksi lagi,” kata Raslin, Selasa (9/12/2025).
Menurut Raslin, dalam aksi tersebut, perwakilan honorer sempat ditemui Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palu. Sementara Wali Kota sedang tidak berada di tempat.
“Inspektorat dan BKD mewakili Wali Kota dan menjadwalkan pertemuan untuk menindaklanjuti somasi kami,” ujarnya.
Ia menegaskan, aksi-aksi yang dilakukan para honorer tersebut karena waktu yang tersisa sangat sempit, pasalnya kebijakan pemerintah pusat telah menutup portal pendaftaran formasi ASN.
“Formasi sudah ditutup. Waktunya tinggal 21 hari menuju 31 Desember 2025. Kalau lewat tanggal itu, sudah tidak bisa lagi. Waktu yang tersisa ini yang mau kami genjot,” tegas Raslin.
Menurut Raslin, saat massa aksi mendatangi kantor Komnas HAM, ketua Komnas HAM memberi respon dan siapa terlibat langsung dalam proses advokasi bagi 1.171 honorer Kota Palu yang menggantungkan nasib mereka untuk menjadi ASN.
Tinggalkan Balasan