Palu, Sultengekspres.com – Polemik anggaran operasional Bus Transpalu mencuat setelah PT Bagong, perusahaan jasa otomotif khusus bus, menyatakan keberatan atas keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu yang menetapkan alokasi sebesar Rp 8,5 miliar per tahun.
Tak hanya pihak perusahaan, Pemerintah Kota Palu juga disebut meminta agar anggaran operasional bus tersebut dinaikkan dari angka yang telah disepakati Banggar. Perbedaan pandangan ini mendorong DPRD untuk segera memfasilitasi pertemuan resmi.
Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu, Abdurahim Nazar Al’Amir, menegaskan pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Pemerintah Kota Palu dan PT Bagong guna mencari titik temu.
“Soal Bustranspalu nanti kami akan rapatkan ulang dengan Pemkot Palu dan PT Bagong terkait anggaran operasional bus tersebut,” ujarnya saat ditemui di ruang Komisi C, Selasa (3/3).
Menurut Abdurahim, PT Bagong merasa angka Rp 8,5 miliar tidak sesuai dengan usulan awal yang diajukan kepada Pemkot. Bahkan, perusahaan tersebut dikabarkan tidak siap menerima penurunan anggaran karena dinilai berkaitan langsung dengan kontrak kerja sama yang telah disepakati bersama pemerintah daerah.
“PT Bagong tidak mau kalau anggarannya diturunkan, karena menurut mereka itu bagian dari kontrak kerja sama dengan Pemkot Palu,” jelasnya.
Ia menambahkan, nominal yang telah ditetapkan Banggar sebelumnya sudah disampaikan Pemkot kepada pihak perusahaan. Namun, PT Bagong tetap bersikukuh bahwa angka tersebut terlalu kecil untuk menunjang operasional layanan Bus Transpalu secara optimal.
Karena itu, DPRD melalui Komisi C berinisiatif mempertemukan kedua belah pihak dalam forum resmi. Hasil akhir dari pembahasan anggaran tersebut akan menunggu kesimpulan RDP.
“Ini akan didiskusikan lagi. Karena kontraknya dengan Pemkot, jadi PT Bagong tidak mau menerima jika anggaran diturunkan. Kita tunggu hasil RDP nanti,” pungkas Abdurahim.
RDP tersebut diharapkan menjadi ruang klarifikasi sekaligus solusi agar layanan transportasi publik Bustranspalu tetap berjalan tanpa terganggu polemik anggaran.
Tinggalkan Balasan