Jakarta, Sultengekspres.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Bersama Rakyat Antikorupsi (GEBRAK) menyatakan akan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek Cetakan Sawah di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Laporan tersebut akan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Senin, 3 November 2025.

Humas GEBRAK, Thomy Kristianto, mengungkapkan bahwa lembaganya menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses lelang proyek yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Berdasarkan hasil investigasi, terdapat dugaan kuat terjadinya maladministrasi serta indikasi penetapan pemenang tender yang telah diarahkan sejak awal kepada salah satu penyedia.

“Senin kami serahkan berkasnya ke KPK dan Kejagung. Biarlah penyidik yang menelusuri lebih lanjut dugaan tersebut,” ujar Thomy Kristianto, Minggu (2/11).

Lebih lanjut Thomy menjelaskan bahwa GEBRAK telah mengantongi beberapa nama yang diduga berperan sebagai aktor utama dalam proses pengaturan proyek tersebut. Nama-nama tersebut, termasuk nomor kontak pribadi, telah disertakan dalam berkas laporan untuk kepentingan penyidikan. Perusahaan yang disebut paling diuntungkan dalam tender ini ialah PT Passokorang.

Proyek Cetakan Sawah merupakan bagian dari program nasional yang digagas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Program ini menargetkan pencetakan 3 juta hektare lahan sawah baru dalam tiga tahun dengan anggaran Rp15 triliun pada tahun 2025. Selain membuka lahan baru, pemerintah juga mengoptimalkan lahan eksisting melalui pompanisasi, infrastruktur pendukung, dan peningkatan produktivitas petani.

Menanggapi dugaan penyimpangan tersebut, GEBRAK tidak hanya akan membawa kasus ini ke KPK dan Kejagung, tetapi juga berencana mendatangi Kantor Sekretariat Kabinet guna menyampaikan laporan hasil investigasi secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Jangan coba-coba bermain kotor pada program Bapak Prabowo Subianto. Di mata beliau, kepentingan rakyat yang utama. Oknum pejabat korup beserta kroninya bakal dilibas sampai akarnya,” tegas Thomy.

GEBRAK juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi pelaksanaan program cetak sawah di seluruh daerah agar tidak diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kami siap menjadi fasilitator bagi masyarakat dalam penyusunan laporan temuan dan penyampaian kepada aparat penegak hukum,” tambahnya.

Sebagai penutup, Thomy menyebut pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan penyidik terkait kemungkinan publikasi sebagian isi laporan.

“Jika diperbolehkan oleh penegak hukum, kami akan buka beberapa poin penting laporan agar publik mengetahui fakta yang sebenarnya,” pungkasnya.