Palu, sultengekspres.com – Pada peringatan HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur H. Anwar Hafid memanfaatkan momen ini untuk menyuarakan aspirasi terkait ketimpangan kewenangan desentralisasi.
Kehadiran sejumlah tokoh strategis dari pemerintah pusat, seperti Menteri Hukum Dr. Supratman Andi Agtas, legislator Muhidin Mohamad Said, Drs. H. Longki Djanggola, dan birokrat lainnya, menjadi kesempatan penting untuk membahas isu ini.
Gubernur Anwar Hafid menyoroti hilangnya kewenangan daerah dalam pengadaan bibit, alsintan, pupuk, hingga perahu nelayan.
Menurutnya, kebijakan yang terpusat ini menjadi hambatan dalam mendukung program BERANI Panen Raya dan BERANI Tangkap Banyak, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
“Kami di daerah kesulitan bergerak karena semua terkonsentrasi di pusat. Kami berharap ada revisi agar daerah bisa lebih leluasa mengelola kebutuhan lokal,” ungkapnya.
Tinggalkan Balasan