Palu, Sultengekspres.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Muslimun, meminta Dinas Pendapatan dan Aset Daerah (DPAD) Kota Palu untuk lebih jeli dalam menggali sumber-sumber pendapatan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut disampaikan Muslimun usai rapat penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) I terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025, Rabu (27/8).

Menurutnya, Pemerintah Kota Palu berpotensi meraih capaian PAD yang signifikan tahun ini. “Ada bocoran bahwa kita bisa mencapai lebih dari Rp600 miliar pendapatan. Itu yang kita harapkan dari Pemkot, terutama DPAD, agar jeli dan pintar menggali sumber-sumber pendapatan,” ujarnya.

Muslimun menegaskan, jika upaya peningkatan PAD tidak dilakukan, maka akan berdampak pada tahun 2026 ketika terjadi pemotongan dana transfer dan dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut, kata dia, akan memengaruhi kemampuan pemerintah kota dalam melaksanakan pembangunan.

“Kalau transfer pusat lemah, maka kita juga akan kesulitan membangun Kota Palu. Makanya tugas DPAD adalah bagaimana menggenjot PAD,” tandasnya.

Ia menambahkan, peningkatan PAD juga menjadi kunci agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan normal. Kekhawatiran muncul apabila terjadi pemotongan besar pada Transfer ke Daerah (TKD), sebab hal itu dapat berimplikasi pada pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Oleh karena itu, Muslimun menekankan pentingnya optimalisasi sembilan sektor pemungutan pajak dan retribusi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sektor tersebut meliputi Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, DPAD, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan UMKM, serta Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan.

“Itulah yang harus bersinergi. Kalau ada peluang untuk menarik pajak maupun retribusi, harus didorong, tetapi tidak boleh membebani masyarakat. Jangan sampai kita mengejar kenaikan PAD, tetapi rakyat yang disiksa,” pungkasnya.