Palu, sultengekspres.com – Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kembali menorehkan sejarah. Pada Jumat, 1 Agustus 2025, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, meresmikan operasi perdana bedah jantung terbuka di RSUD Undata Palu.

Peresmian ini menjadikan Sulawesi Tengah sebagai provinsi ke-27 di Indonesia yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan tindakan bedah jantung kompleks.

Didampingi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sekaligus Gubernur Kesehatan Provinsi, dr. Reny A. Lamadjido, serta Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Wayan Apriani, dan Direktur RSUD Undata, dr. Hery Mulyadi, Menteri Kesehatan meninjau langsung jalannya operasi di ruang bedah.

Operasi ini merupakan buah dari kolaborasi antara tim medis lokal RSUD Undata dengan tim spesialis dari RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta dan RS Wahidin Sudirohusodo Makassar yang memberikan dukungan teknis dan supervisi.

“Saat saya menjabat, hanya 9 provinsi yang punya layanan bedah jantung terbuka. Kini Sulawesi Tengah jadi yang ke-27. Ini capaian yang sangat luar biasa,” ujar Menteri Kesehatan dalam sambutannya.

Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pada awal masa jabatannya, perhatian utama pemerintah adalah pengendalian pandemi COVID-19. Baru pada September 2022, program transformasi sistem kesehatan nasional mulai dijalankan.

Fokus utamanya adalah pada tiga penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia : stroke, jantung, dan kanker.

Menurutnya, penyakit jantung menempati posisi kedua penyebab kematian tertinggi setelah stroke, dengan angka kematian mencapai 275.000 jiwa per tahun. Karena itu, setiap rumah sakit rujukan provinsi diwajibkan memiliki kapasitas menangani tiga layanan utama: bedah jantung terbuka dasar, bypass jantung, dan bedah jantung anak.

“Setiap tahun, sekitar 12.000 bayi lahir dengan kelainan jantung bawaan. Namun, hanya 6.000 yang bisa dioperasi. Sisanya meninggal bukan karena penyakitnya tidak bisa diobati, tetapi karena kurangnya dokter dan fasilitas,” tegas Menkes.