PALU, SULTENGEKSPRES.COM – Pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota Palu menjadi perhatian DPRD. Regulasi yang mengatur kewajiban perusahaan tersebut dinilai perlu diperkuat agar kontribusinya lebih terukur, transparan, dan benar-benar dirasakan masyarakat.

Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi Gerindra, Alfian Chaniago, mengusulkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.

Menurut Alfian, salah satu kelemahan regulasi saat ini adalah belum adanya ketentuan yang secara jelas mengatur besaran kontribusi perusahaan. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan pengawasan dan pertanggungjawaban penyaluran dana CSR.

Ia mencontohkan Kalimantan Barat yang melalui Perda Nomor 4 Tahun 2016 telah menetapkan kontribusi CSR sebesar 2,5 persen.

Selain kejelasan nominal, Alfian meminta perusahaan menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran CSR secara terbuka agar dapat diawasi pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar dana CSR tidak hanya terserap untuk kegiatan seremonial pemerintahan, tetapi diarahkan pada program yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pelibatan publik dalam pengawasan menjadi penting untuk memastikan dana tanggung jawab sosial perusahaan benar-benar memberikan manfaat.

Usulan revisi tersebut diharapkan menjadi momentum pembenahan tata kelola CSR di Kota Palu, sehingga kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah dapat lebih transparan dan akuntabel.