PALU, SULTENGEKSPRES.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menggelar diskusi santai bertajuk Coffee Morning bersama Sekretariat DPRD dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Palu, Jumat (31/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Warkop Balaikota, Jalan Balaikota, Palu, tersebut menjadi ruang komunikasi untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga, khususnya antara unsur pimpinan dan anggota DPRD dengan Sekretariat DPRD.

Ketua DPRD Kota Palu, Rico Djanggola, mengatakan kegiatan tersebut penting untuk membangun kekompakan serta menyamakan persepsi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Menurutnya, koordinasi yang baik dengan Sekretariat DPRD diperlukan agar tiga fungsi utama lembaga legislatif, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan, dapat berjalan secara maksimal.

Meski dikemas dalam suasana santai, diskusi tersebut tetap membahas berbagai agenda strategis kelembagaan. Tujuannya agar program kerja DPRD dapat direncanakan lebih matang, terarah, efektif, dan produktif.

Rico juga menepis isu mengenai ketidakharmonisan hubungan antara anggota DPRD dengan Sekretaris DPRD, Nawab Kursaid. Ia menegaskan bahwa hubungan keduanya berjalan baik dan tetap berorientasi pada kelancaran tugas kelembagaan.

Sementara itu, Nawab Kursaid menyampaikan komitmennya untuk terus memberikan dukungan administratif dan memfasilitasi seluruh agenda kegiatan DPRD.

Ia menegaskan bahwa Sekretariat DPRD merupakan perangkat pendukung yang memiliki tanggung jawab memastikan seluruh kegiatan kedewanan berjalan sesuai ketentuan.

Senada dengan itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Palu, Muhlis U Aca, menyatakan bahwa pelaksanaan administrasi maupun kegiatan strategis DPRD selama ini berjalan dengan dukungan penuh Sekretariat DPRD.

Diskusi tersebut turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Kota Palu, di antaranya Muslimun, Abdurrahim Nasar Al Amri, Rusman Ramli, Irsan Satriya, dan Zet Pakan.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Palu berharap komunikasi dan koordinasi antarlembaga semakin solid sehingga pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat berjalan lebih optimal demi mendukung pembangunan daerah.