PALU, SULTENGEKSPRES.COM – Rencana pengalihan layanan penumpang PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dari Pelabuhan Pantoloan ke Pelabuhan Donggala menuai penolakan dari masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengancam sumber penghidupan buruh pelabuhan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantoloan.
Persoalan ini mendapat perhatian DPRD Kota Palu. Ketua DPRD Kota Palu, Rico AT Djanggola, menegaskan pihaknya akan terus mengawal aspirasi masyarakat dan buruh yang menolak rencana pengalihan layanan tersebut.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak di Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Senin (26/10/2026), Rico mengingatkan bahwa keberadaan kapal penumpang PELNI bukan hanya berkaitan dengan aktivitas transportasi laut, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat sekitar pelabuhan.
Menurutnya, aktivitas kapal penumpang selama ini memberikan dampak langsung terhadap penghasilan buruh pelabuhan, buruh pabrik, hingga pedagang kecil di kawasan Pantoloan.
“Ketika ada kapal penumpang, buruh pabrik, buruh Pantoloan, buruh pelabuhan, UMKM di sekitar inilah yang hidup. Inilah dasar utama kenapa mereka menolak, karena ekonomi kerakyatan bisa terputus,” kata Rico.
Ia menegaskan, DPRD Kota Palu tidak bermaksud mengabaikan kepentingan pengembangan Pelabuhan Donggala. Namun, kebijakan pengalihan aktivitas pelabuhan harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup di Pantoloan.
Rico juga menyoroti perlunya komunikasi ulang mengenai Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Teluk Palu yang mencakup kawasan Pantoloan dan Donggala.
Menurutnya, perbedaan penafsiran terhadap dokumen perencanaan tersebut perlu diselesaikan melalui koordinasi antarpemerintah dan instansi terkait.
“Kita tidak mau masyarakat Donggala dirugikan, masyarakat Kota Palu juga tidak dirugikan. Kita harus cari win-win solution. Itulah kenapa kami dari DPRD Kota Palu tetap kawal teman-teman buruh Pantoloan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, Trisno, menjelaskan bahwa pemerintah kota telah melakukan sejumlah upaya untuk meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali rencana pengalihan layanan penumpang PELNI.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui surat Wali Kota Palu Nomor 500.11.11/Disukan/2024 tertanggal 18 Maret 2024 kepada Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Selain itu, Wali Kota Palu bersama perwakilan masyarakat Pantoloan juga telah mendatangi Kementerian Perhubungan untuk membahas persoalan Rencana Induk Pelabuhan dengan Direktorat Kepelabuhanan dan Direktorat Lalu Lintas Laut.
Menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat, Pemkot Palu kembali menyampaikan surat kepada pemerintah provinsi pada 29 Juni 2026.
Trisno menjelaskan, substansi kedua surat tersebut bukan meminta pembatalan pengalihan layanan, melainkan penundaan agar dilakukan kajian bersama terhadap dampak ekonomi, ketenagakerjaan, dan stabilitas keamanan.
“Intinya meminta untuk menunda rencana pengalihan, bukan membatalkan, serta melakukan kajian bersama terkait aspek ekonomi, ketenagakerjaan, dan stabilitas keamanan,” jelasnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Dandy Adhy Prabowo, mengingatkan agar penyelesaian persoalan pengelolaan pelabuhan tidak menciptakan ketimpangan kepentingan antardaerah.
Ia menegaskan, kebijakan pembangunan harus memberikan manfaat secara adil dan tidak menguntungkan satu wilayah dengan mengorbankan wilayah lainnya.
RDP tersebut turut dihadiri perwakilan DPRD Sulawesi Tengah, DPRD Kota Palu, Pemerintah Kota Palu, PT Pelindo, PT PELNI, serta masyarakat Pantoloan.
Pertemuan menghasilkan kesepakatan untuk mendorong kajian bersama dan memperkuat komunikasi lintas instansi, melibatkan Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Kabupaten Donggala, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pelindo, hingga Kementerian Perhubungan.
Persoalan ini kini bukan semata menyangkut lokasi pelayanan kapal penumpang, melainkan juga bagaimana kebijakan pengelolaan pelabuhan mampu melindungi keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Bagi buruh dan pelaku UMKM Pantoloan, keberadaan kapal penumpang PELNI merupakan bagian dari sumber penghidupan. Karena itu, keputusan pengalihan layanan diharapkan tidak diambil sebelum seluruh dampak sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan dikaji secara menyeluruh.





Tinggalkan Balasan