PALU, SULTENGEKSPRES.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Kota Palu untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Persetujuan tersebut disampaikan sembilan fraksi DPRD Kota Palu dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap tiga Ranperda yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palu, Kamis (18/6/2026).
Tiga Ranperda yang menjadi perhatian tersebut meliputi Ranperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Ranperda tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Ketiga regulasi tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, menjaga ketertiban umum, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Palu.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah fraksi menyampaikan dukungan sekaligus memberikan catatan terhadap substansi regulasi yang diusulkan pemerintah daerah.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), misalnya, melalui juru bicaranya, Nasir Dg Gani, menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan ketiga regulasi tersebut.
Khusus terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, PKB mengingatkan masih adanya jalur distribusi informal yang berpotensi menyulitkan pengawasan. Karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan terpadu dan koordinasi antarlembaga.
Sementara itu, pada Ranperda Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, pemerintah didorong memperkuat edukasi dan perubahan perilaku masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
Program sanitasi tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fasilitas, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat agar tercipta lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.
Adapun terkait perubahan Perda Kawasan Tanpa Rokok, sejumlah fraksi meminta agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan aturan sebelumnya. Pendekatan edukatif juga dinilai perlu diperkuat agar masyarakat memahami pentingnya perlindungan dari paparan asap rokok.
Fraksi Partai Demokrat bahkan mengusulkan penyediaan ruang khusus merokok atau smoking room sebagai salah satu pertimbangan dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok.
Seluruh fraksi pada prinsipnya menerima ketiga Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut, dengan berbagai masukan sebagai bahan penyempurnaan.
Dengan adanya persetujuan tersebut, ketiga Ranperda selanjutnya memasuki tahapan pembahasan lebih mendalam antara DPRD dan Pemerintah Kota Palu, termasuk melalui pembentukan panitia khusus (Pansus).
Pembahasan lanjutan diharapkan menghasilkan regulasi yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui tiga Ranperda tersebut, Pemerintah Kota Palu bersama DPRD diharapkan mampu memperkuat pengawasan peredaran minuman beralkohol, meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan, serta menciptakan kawasan publik yang lebih sehat dan bebas asap rokok.





Tinggalkan Balasan