Palu, Sultengekspres.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Bersama Rakyat Antikorupsi (GEBRAK) menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk rencana penghentian operasional Bus Trans Palu. Lembaga tersebut menilai, keberadaan Trans Palu merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan publik yang murah, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.
Wakil Ketua Bidang Humas GEBRAK, dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa Trans Palu tidak boleh diperlakukan sebagai kegiatan ekonomi yang berorientasi keuntungan, tetapi sebagai layanan publik yang menjadi hak warga kota.
“Trans Palu adalah program untuk rakyat, bukan bisnis. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat, tetapi wajib memberikan pelayanan transportasi yang layak dan terjangkau,” tegasnya.
Menurut GEBRAK, program Bus Trans Palu memberikan manfaat besar bagi masyarakat, di antaranya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menekan biaya transportasi, serta membantu menata lalu lintas perkotaan agar lebih tertib dan ramah lingkungan. Selain itu, keberadaan bus kota juga menjadi bagian penting dari pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkeadilan.
Namun, GEBRAK menyoroti masih rendahnya minat masyarakat menggunakan Bus Trans Palu akibat keterbatasan koridor dan rute yang belum menjangkau seluruh wilayah hunian di Kota Palu. Kondisi ini, menurut lembaga tersebut, seharusnya menjadi dasar evaluasi untuk memperbaiki layanan, bukan alasan untuk menghentikannya.
“Masalah Trans Palu bukan pada ide dasarnya, melainkan pada implementasi teknis. Pemerintah perlu memperluas jangkauan layanan hingga ke kawasan padat penduduk dan pelosok terpencil agar masyarakat lebih mudah mengaksesnya,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, GEBRAK mendorong Pemerintah Kota Palu menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan Bus Trans Palu dalam aktivitas kedinasan. Langkah ini dinilai akan memberi contoh nyata kepada masyarakat sekaligus membantu meningkatkan angka pengguna transportasi publik.
“ASN, Anggota legislatif Harusnya gunakan bus Trans Palu. Dorong juga Mahasiswa dan pelajar gunakan moda transportasi publik. Bikin reward bila perlu, agar memancing minat masyarakat gunakan bus Trans Palu,” kata Thomy.
Selain itu, GEBRAK merekomendasikan pembangunan sistem feeder atau angkutan penghubung yang terintegrasi dengan rute utama Trans Palu. Dengan adanya sistem transportasi berlapis ini, mobilitas warga akan lebih efisien dan pemerataan akses transportasi dapat tercapai hingga ke wilayah pinggiran kota.
GEBRAK juga menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Wali Kota Palu yang tetap mempertahankan layanan Bus Trans Palu di tengah berbagai tantangan operasional.
“Keputusan Wali Kota untuk tetap mempertahankan Trans Palu adalah langkah bijak dan berpihak pada rakyat. Kami mendukung penuh kebijakan tersebut dan menolak keras apabila ada upaya menghentikan program ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, lembaga tersebut menilai bahwa penguatan layanan Bus Trans Palu akan menjadi simbol kemajuan Kota Palu sebagai kota yang peduli terhadap kebutuhan warganya dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
“Transportasi publik adalah wajah peradaban sebuah kota. Mempertahankan Trans Palu berarti menjaga komitmen pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang adil, efisien, dan ramah lingkungan bagi rakyat,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan