Selain pembangunan rumah baru, Gubernur juga menyoroti persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan kondisi kemiskinan di sejumlah wilayah.
Daerah seperti Donggala, Sigi, Parigi Moutong, serta wilayah lainnya akan menjadi perhatian sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.
Sebagai langkah konkret, pemerintah juga mendorong pembangunan sekitar 1.000 rumah yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai bagian dari percepatan penanganan RTLH.
“Yang paling penting adalah kita tahu siapa yang membutuhkan, di mana rumah yang tidak layak, dan bagaimana kita bersama-sama menyelesaikannya,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut juga dibahas percepatan pembiayaan dan dukungan perbankan agar proses pembangunan rumah tidak terkendala aspek administrasi maupun pendanaan.
Gubernur berharap sinergi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan mampu menjadikan Program Tiga Juta Rumah sebagai instrumen peningkatan kualitas hidup masyarakat Sulawesi Tengah.
“Kalau pemerintah provinsi bekerja, pemerintah kabupaten/kota bekerja, dunia usaha bergerak, dan seluruh pihak berkolaborasi, maka target yang kita tetapkan dapat kita dorong bersama,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan