Apabila penambahan tersebut terealisasi, penataan ulang sejumlah daerah pemilihan juga berpotensi dilakukan untuk menyesuaikan distribusi kursi dengan jumlah penduduk.
Meski demikian, Idrus menegaskan bahwa kemungkinan perubahan jumlah kursi maupun dapil masih bersifat sementara. Penetapannya tetap menunggu regulasi baru yang sedang dibahas pemerintah bersama DPR RI.
Selain persoalan jumlah kursi dan dapil, pertemuan Fraksi PKS dengan KPU Kota Palu juga membahas tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), keterwakilan perempuan dalam politik, serta ketentuan ambang batas parlemen.
Melalui pertemuan tersebut, kedua pihak berharap pemahaman mengenai perkembangan regulasi kepemiluan semakin baik sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mempersiapkan diri lebih awal menghadapi Pemilu 2029.
Potensi bertambahnya kursi DPRD Kota Palu menjadi 40 diperkirakan akan membawa perubahan dalam peta politik lokal, terutama terkait pembagian dapil, distribusi keterwakilan, dan persaingan antarpeserta pemilu.
Namun, kepastian jumlah kursi dan penataan dapil tetap menunggu ketentuan resmi yang akan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.





Tinggalkan Balasan