Hanya saja kata Wim, harusnya Pemkot dan DPRD Palu duduk bersama untuk membahas rute-rute mana saja yang berpotensi menarik minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi tersebut.
“Kami tidak butuh lagi terlalu banyak, yang kami butuhkan misalkan sepuluh, ya dibikinkan rutenya. Rute dalam kota ini misalkan dua atau tiga menurut saya, dia (bus) keliling saja dalam kota, karena kenapa, biayanya bukan dari penumpang tetapi dari kilo meter,” jelasnya.
Karena biaya dari kilo meter kata Wim, seharusnya bus tersebut keliling kota palu untuk menjemput penumpang yang ada di halte-halte.
“Supaya enak di pandang di Kota Palu. Misalkan dari tiga bus dalam kota, kita Carikan rutenya. Namun malahan ada bus yang turunnya bukan di ba stop juga tapi turunnya di sembarang,” ungkapnya.
Jadi, lanjut dia, masalah rute bus transpalu dalam kota tidak tersusun rapi, karena rute yang dilalui tidak di susun sejak awal sebelum bus beroperasi.
Dirinya menyarankan agar Pemkot Palu bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Donggala, terkait penumpang yang ada di jalur Palu Barat.
Dimana kata dia, bus transpalu yang beroperasi di di wilayah Palu Barat, khususnya bagi penumpang yang ingin ke Donggala boleh menggunakan bus dan diantar sampai di perbatasan, dan bus transdonggala yang tinggal mengambil penumpang dan diantar sampai di tempat tujuan.
“Yang kami tau saat ini hanya Palu Utara dan Tavaili yang berfungsi. Kalau tidak, kami minta Pemkot kerjasama dengan Donggala, karena Donggala masih membutuhkan, cuma beberapa armada busnya, ya join saja dengan Donggala kan sama-sama kan,” ujarnya.
Ditambahkannya, saat ini bus transdonggala menurunkan penumpang di bekas Rumah Dinas Bupati, di jalan Diponegoro. Sehingga dengan kerjasama tersebut, bus transdonggala hanya mengambil penumpang di perbatasan di Kelurahan Watusampu, dan mengantar penumpang sampai di tempat tujuan yakni Kota Donggala.
Tinggalkan Balasan