Oalu, Sultengekspres.com – Polemik bus transpalu terus berlanjut, sehingga Dinas Perhubungan Kota Palu di panggil Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, untuk di dipertanyakan terkait baiknya anggaran operasional dari Rp 8,5 miliar per 6 bulan, menjadi Rp 15 miliar.
Terkait naiknya anggaran bus transpalu yang telah di tetapkan melalui Banggar DPRD Kota Palu, ketua Komisi C, Abdurahim Nazar Al’Amri. SE, mengatakan, persoalan anggaran operasional bus transpalu telah lama di bahas dan telah di tetapkan melalui rapat Banggar.
Anggota DPRD Kota Palu dari Partai Demokrat tersebut membenarkan, kondisi bus transpalu setiap harinya pergi kosong, pulang kosong.
“Kalau saya lihat memang sudah dari tahun ke tahun, kosong-kosong. Dan selama hampir dua tahun ini bus itu tidak ada isinya (kurang penumpang),” ungkapnya, saat di temui media ini di ruang Komisi C, Jumat (20/2).
Namun kata dia, setelah Komisi C mempertanyakan ke Dishub Kota Palu, mereka mendapat jawaban bahwa, ada strategi untuk menggaet masyarakat agar bisa menggunakan bus transpalu sebagai alat transportasi dalam kota.
Kata dia, solusi yang di tawarkan Pemkota Palu dalam hal ini Dishub, yakni dengan membuat halte dalam kota, agar bus dengan mudah dapat menjemput penumpang.
“Solusinya ya itu, halte dengan ba stop. Nah kita lihat tidak ada juga isinya, tidak ada juga orang didalam (bus) baru uang anggaran di buang di situ luar biasa (banyak),” ujarnya.
Wim, sapaan akrabnya menambahkan, untuk pembuatan halte bus transpalu, anggaran yang di keluarkan Pemkot Palu sebesar Rp 1,5 miliar, dan tanda stop Rp hampir Rp 2 miliar.
“Buat halte dan ba stop itu anggarannya itu Rp 3,5 miliar, dan hasilnya apa, tidak ada, karena orang ada titik-titik tertentu,” jelasnya.
Kata Wim, jika berbicara jurusan Palu Utara dan Tavaili, kondisi bus transpalu masih berguna, karena banyak masyarakat di dua wilayah tersebut yang masih menggunakan jasa transportasi tersebut.
Hanya saja kata Wim, harusnya Pemkot dan DPRD Palu duduk bersama untuk membahas rute-rute mana saja yang berpotensi menarik minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi tersebut.
“Kami tidak butuh lagi terlalu banyak, yang kami butuhkan misalkan sepuluh, ya dibikinkan rutenya. Rute dalam kota ini misalkan dua atau tiga menurut saya, dia (bus) keliling saja dalam kota, karena kenapa, biayanya bukan dari penumpang tetapi dari kilo meter,” jelasnya.
Karena biaya dari kilo meter kata Wim, seharusnya bus tersebut keliling kota palu untuk menjemput penumpang yang ada di halte-halte.
“Supaya enak di pandang di Kota Palu. Misalkan dari tiga bus dalam kota, kita Carikan rutenya. Namun malahan ada bus yang turunnya bukan di ba stop juga tapi turunnya di sembarang,” ungkapnya.
Jadi, lanjut dia, masalah rute bus transpalu dalam kota tidak tersusun rapi, karena rute yang dilalui tidak di susun sejak awal sebelum bus beroperasi.
Dirinya menyarankan agar Pemkot Palu bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Donggala, terkait penumpang yang ada di jalur Palu Barat.
Dimana kata dia, bus transpalu yang beroperasi di di wilayah Palu Barat, khususnya bagi penumpang yang ingin ke Donggala boleh menggunakan bus dan diantar sampai di perbatasan, dan bus transdonggala yang tinggal mengambil penumpang dan diantar sampai di tempat tujuan.
“Yang kami tau saat ini hanya Palu Utara dan Tavaili yang berfungsi. Kalau tidak, kami minta Pemkot kerjasama dengan Donggala, karena Donggala masih membutuhkan, cuma beberapa armada busnya, ya join saja dengan Donggala kan sama-sama kan,” ujarnya.
Ditambahkannya, saat ini bus transdonggala menurunkan penumpang di bekas Rumah Dinas Bupati, di jalan Diponegoro. Sehingga dengan kerjasama tersebut, bus transdonggala hanya mengambil penumpang di perbatasan di Kelurahan Watusampu, dan mengantar penumpang sampai di tempat tujuan yakni Kota Donggala.
Tinggalkan Balasan