PALU, SULTENGEKSPRES.COM – Ketua DPRD Kota Palu, Rico Djanggola, menyoroti kepastian rencana pembangunan gedung DPRD Kota Palu menyusul proyeksi pertumbuhan penduduk yang diperkirakan melampaui 400 ribu jiwa pada 2029.

Menurut Rico, perencanaan gedung DPRD perlu segera dipastikan agar fasilitas kelembagaan dapat menyesuaikan kebutuhan pemerintahan dan perkembangan jumlah penduduk di masa mendatang.

Hal tersebut disampaikan Rico dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu yang membahas APBD Perubahan 2026, Kamis (24/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Rico meminta Pemerintah Kota Palu memperjelas status rencana pembangunan gedung DPRD di lahan yang selama ini telah disiapkan. Pemerintah diminta memastikan apakah lokasi tersebut tetap akan digunakan atau perlu mempertimbangkan alternatif lokasi lain.

Menurutnya, kepastian tersebut penting agar proses perencanaan dan pembangunan tidak terus tertunda.

Rico menilai kapasitas gedung DPRD yang digunakan saat ini sudah tidak memadai untuk mengakomodasi kebutuhan kelembagaan ke depan. Apalagi, pertumbuhan jumlah penduduk berpotensi berdampak pada penambahan jumlah anggota DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia mengingatkan bahwa waktu menuju 2029 relatif singkat. Karena itu, perencanaan pembangunan sebaiknya sudah dimulai sejak sekarang, termasuk mempertimbangkan kemungkinan pelaksanaan pembangunan pada 2027 atau 2028.

Rico menegaskan, pembangunan gedung DPRD bukan semata-mata untuk kepentingan anggota dewan yang sedang menjabat, melainkan bentuk tanggung jawab kelembagaan dalam menyiapkan fasilitas pemerintahan bagi periode mendatang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palu, Ismayadin, menjelaskan bahwa pemerintah bukan berarti tidak menjalankan proses perencanaan pembangunan gedung tersebut.

Ia menyebutkan, pemerintah masih melakukan berbagai perhitungan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk perubahan rencana pembangunan gedung wali kota.

Menurut Ismayadin, lokasi kantor DPRD yang ada saat ini sebenarnya cukup strategis dari sisi luas lahan. Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan pergerakan dan kebutuhan kawasan sebelum menentukan arah pembangunan.

Pembahasan tersebut menjadi penting agar keputusan pembangunan gedung DPRD tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu mengakomodasi perkembangan Kota Palu dalam beberapa tahun ke depan.

DPRD berharap Pemerintah Kota Palu segera memberikan kejelasan mengenai lokasi dan tahapan pembangunan sehingga perencanaan fasilitas kelembagaan dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.