PALU, SULTENGEKSPRES.COM – Ancaman kehilangan tempat tinggal membayangi warga Kompleks Pondok Karya, kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Tondo, Kota Palu. Rencana pembongkaran bangunan oleh PT Intim Abadi Persada memicu keresahan masyarakat yang selama ini bermukim di kawasan tersebut.

Di tengah ketidakpastian itu, warga berharap pemerintah dan DPRD Kota Palu tidak sekadar memberikan perhatian, tetapi turut mendorong penyelesaian konkret agar masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan.

Respons mulai datang dari DPRD Kota Palu. Ketua Komisi III DPRD Palu, Abdurahim Nasar Al-Amri, memastikan pihaknya akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi bersama seluruh unsur Komisi III dan pimpinan DPRD.

Politisi yang akrab disapa Wim tersebut mengatakan, kunjungan lapangan diperlukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurutnya, persoalan yang menyangkut tempat tinggal warga tidak boleh diselesaikan secara sepihak. Setiap tindakan perusahaan harus memperhatikan mekanisme hukum dan prosedur yang berlaku.

“Perusahaan tidak boleh semena-mena terhadap masyarakat. Apalagi ini menyangkut tempat tinggal warga. Kalau ada persoalan, tentu harus diselesaikan dengan cara-cara yang sesuai aturan dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan secara sepihak,” tegas Wim.

DPRD juga berencana memanggil pihak perusahaan dan masyarakat melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing. Langkah ini dimaksudkan agar seluruh pihak memperoleh ruang untuk menjelaskan posisi dan kepentingannya.

Warga Pertanyakan Kepedulian Wakil Rakyat

Di balik rencana peninjauan tersebut, terdapat kekecewaan warga terhadap perhatian wakil rakyat yang dinilai belum terlihat ketika persoalan mulai mengancam kehidupan mereka.

Ngatmani, salah seorang warga Kompleks Pondok Karya, mengaku kecewa karena belum ada anggota DPRD Kota Palu yang datang secara langsung untuk melihat kondisi masyarakat maupun mendengarkan keluhan mereka.

Padahal, menurutnya, sejumlah anggota legislatif pernah mendatangi kawasan tersebut ketika masa kampanye.

“Tapi hari ini pas kami dapat masalah, tidak ada kami diperhatikan atau sekadar ditanya-tanya,” ungkap Ngatmani saat ditemui di Sekretariat Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulawesi Tengah, Kamis (8/10).

Warga berharap kehadiran DPRD bukan hanya sebatas kunjungan formalitas, melainkan menjadi pintu masuk bagi penyelesaian konflik yang selama ini membayangi mereka.

Pembongkaran Direncanakan 10 Oktober

Kekhawatiran warga semakin meningkat setelah muncul rencana pembongkaran Kompleks Pondok Karya pada 10 Oktober 2026 oleh pihak perusahaan.

Ngatmani menyebut, ancaman tersebut membuat masyarakat berada dalam situasi tidak menentu karena menyangkut keberlangsungan tempat tinggal keluarga mereka.

Meski telah memperoleh pendampingan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Satgas PKA, warga menginginkan adanya kepastian penyelesaian yang melindungi kepentingan masyarakat.

Bagi mereka, persoalan ini bukan semata-mata mengenai bangunan yang akan dibongkar, tetapi juga menyangkut hak untuk memperoleh kepastian tempat tinggal dan perlindungan dari tindakan yang merugikan.

Kini, perhatian tertuju pada langkah DPRD Kota Palu dalam menindaklanjuti persoalan tersebut. Peninjauan lapangan dan RDP diharapkan mampu mempertemukan warga dengan perusahaan serta pemerintah untuk mencari jalan keluar.

Penyelesaian yang adil membutuhkan keterbukaan seluruh pihak. Status dan dasar penguasaan lahan harus dijelaskan, sementara dampak sosial terhadap masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut tidak boleh diabaikan.

Jangan sampai konflik lahan berujung pada hilangnya tempat tinggal warga tanpa adanya penyelesaian yang jelas dan manusiawi.