PALU, SULTENGEKSPRES.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palu dengan agenda penyampaian pendapat akhir Wali Kota Palu terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026, Rabu (30/9/2026).
Pendapat akhir Wali Kota Palu disampaikan oleh Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin. Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa persetujuan bersama tersebut harus segera ditindaklanjuti melalui tahapan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Imelda menjelaskan, proses penyusunan Perubahan APBD 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Sesuai ketentuan tersebut, Ranperda Perubahan APBD bersama rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD harus disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk dievaluasi paling lambat tiga hari kerja setelah persetujuan bersama.
Sementara itu, hasil evaluasi gubernur dijadwalkan paling lambat 15 hari kerja setelah rancangan diterima.
Imelda menegaskan, tahapan evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan kesesuaian substansi anggaran, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.
Ia juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh perangkat daerah terkait segera menyiapkan dokumen dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
Selain persoalan administrasi, Imelda mengingatkan agar seluruh program yang tercantum dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar mempertimbangkan manfaat, kesiapan pelaksanaan, serta kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, target pendapatan harus disusun secara realistis, sedangkan belanja daerah perlu diarahkan pada kebutuhan prioritas masyarakat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, kebersihan, dan perlindungan masyarakat yang membutuhkan.
Ia juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak mengusulkan kegiatan yang berdasarkan waktu dan tahapan pelaksanaannya diperkirakan tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.
Hal tersebut penting untuk mencegah munculnya persoalan dalam pelaksanaan anggaran sekaligus memastikan penggunaan keuangan daerah berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setelah hasil evaluasi gubernur diterima, Pemkot Palu bersama DPRD akan melakukan penyempurnaan apabila terdapat catatan atau rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.
Selanjutnya, penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD dilakukan sesuai hasil evaluasi dan ketentuan yang berlaku.
Dengan disepakatinya Ranperda tersebut, Pemkot Palu dan DPRD diharapkan dapat menjaga koordinasi hingga seluruh tahapan selesai, sehingga pelaksanaan perubahan anggaran dapat berjalan tepat waktu, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Palu.





Tinggalkan Balasan