PALU, SULTENGEKSPRES.COM – Realisasi anggaran Dinas Pariwisata Kota Palu yang baru mencapai 30 persen menjadi perhatian Komisi B DPRD Kota Palu dalam pembahasan Anggaran Perubahan Tahun 2026.
Capaian tersebut dinilai masih tertinggal dibandingkan rata-rata realisasi program organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya yang telah mencapai sekitar 60 persen.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Nendra Kusuma Putra, mengungkapkan bahwa rendahnya penyerapan anggaran Dinas Pariwisata menjadi salah satu catatan dalam evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikannya di Kantor DPRD Kota Palu, Jumat (4/9/2026).
Menurut Nendra, secara umum realisasi anggaran OPD yang dievaluasi DPRD sudah berada di kisaran 60 persen. Namun, Dinas Pariwisata masih mencatatkan realisasi sekitar 30 persen.
Meski demikian, Komisi B DPRD menilai masih terdapat peluang bagi Dinas Pariwisata untuk meningkatkan capaian tersebut melalui sejumlah agenda besar yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026.
Salah satunya adalah rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Palu yang melibatkan berbagai aktivitas dan agenda pariwisata.
Nendra memperkirakan penyerapan anggaran Dinas Pariwisata berpotensi meningkat hingga 70 persen setelah seluruh kegiatan tersebut terlaksana.
Namun, percepatan realisasi anggaran tetap perlu diikuti dengan pelaksanaan program yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
DPRD menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran tidak semata-mata diukur dari besarnya dana yang terserap, tetapi juga dari hasil dan dampak program terhadap perkembangan sektor pariwisata daerah.
Karena itu, Dinas Pariwisata diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, memperbaiki efektivitas penggunaan anggaran, serta memastikan seluruh program berjalan sesuai target.
Percepatan penyerapan anggaran juga menjadi penting agar potensi pariwisata Kota Palu dapat terus dikembangkan dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Evaluasi tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi Dinas Pariwisata untuk meningkatkan kinerja hingga akhir tahun anggaran 2026, sekaligus memastikan setiap program memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.





Tinggalkan Balasan