PALU, SULTENGEKSPRES.COM – Sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Palu dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2026, Selasa (29/9/2026).
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan, masukan, serta sejumlah catatan terhadap rancangan perubahan anggaran yang diajukan Pemerintah Kota Palu. Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan pembahasan pada tahapan selanjutnya antara DPRD dan pemerintah daerah.
Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) melalui juru bicaranya, Irsan Satria, menyatakan menerima Raperda Perubahan APBD 2026 untuk dilanjutkan ke pembahasan berikutnya dengan tetap berpedoman pada kesepakatan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Pemerintah Kota Palu.
Menurut Fraksi Hanura, APBD tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik, pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, setiap perubahan anggaran harus mempertimbangkan kondisi aktual dan kebutuhan masyarakat Kota Palu.
Sementara itu, Fraksi Amanat Solidaritas melalui juru bicaranya, Rini Haris, memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Kota Palu terkait pelaksanaan program yang dibiayai melalui APBD Perubahan 2026.
Fraksi tersebut meminta agar seluruh program pemerintah dilaksanakan secara konsisten sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan bersama Banggar DPRD.
Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan pencapaian target pendapatan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Fraksi Amanat Solidaritas juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran belanja secara tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Aspek tertib administrasi turut menjadi perhatian. Setiap OPD diminta memastikan pelaksanaan program sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun maladministrasi.
Dalam pandangannya, Fraksi Amanat Solidaritas menegaskan bahwa pembahasan perubahan APBD harus mengedepankan prinsip transparansi dan objektivitas. Dengan demikian, setiap kebijakan anggaran yang disepakati benar-benar sesuai kebutuhan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan diterimanya Raperda Perubahan APBD 2026 oleh sembilan fraksi, proses selanjutnya akan berlanjut pada tahapan pembahasan antara DPRD Kota Palu dan Pemerintah Kota Palu.
Persetujuan tersebut menjadi bagian dari proses legislasi daerah untuk memastikan perubahan kebijakan anggaran dapat dilaksanakan secara terukur, transparan, dan bertanggung jawab.
DPRD Kota Palu diharapkan dapat mengawal pembahasan hingga menghasilkan kebijakan anggaran yang tidak hanya mendukung program pemerintah, tetapi juga menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat.





Tinggalkan Balasan