-
Mengusut tuntas kasus meninggalnya pengemudi ojek online yang ditabrak kendaraan.
-
Membatalkan penghasilan, tunjangan, dan fasilitas DPR RI yang dinilai berlebihan.
-
Mengkaji ulang kebijakan nasional yang tidak berpihak kepada rakyat.
-
Membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palu.
-
Menutup seluruh aktivitas illegal mining, logging, dan fishing di Sulawesi Tengah.
Tuntutan tersebut disampaikan langsung kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Ketua DPRD Sulteng beserta anggota, perwakilan Pangdam, Wakapolda, Kapolresta Palu, serta Wali Kota Palu dan wakilnya yang hadir dalam diskusi bersama demonstran.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, berjanji menindak tegas aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) dan kegiatan ilegal lainnya.
Sementara itu, Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, memastikan kenaikan PBB akan dibatalkan dan dikaji ulang. Ia juga mengundang perwakilan demonstran untuk hadir dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Palu.
Tinggalkan Balasan