PALU, SULTENGESKPRES.COM – Universitas Tadulako (Untad) Palu dipercaya Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) RI menjadi salah satu dari 10 perguruan tinggi di Indonesia yang menjajaki kemitraan pengembangan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM).
Kerja sama tersebut difokuskan pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat guna memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam pelindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan penghormatan HAM.
Kemitraan Untad yang diketuai Dr. Rosdian, S.H., M.H., juga tercantum dalam daftar undangan Konsultasi Nasional Rancangan Pedoman Kemitraan dan Penyusunan Agenda bersama PUSHAM Tahun 2027.
Melalui konsultasi nasional tersebut, KemenHAM menghimpun masukan dari perguruan tinggi, memetakan kesiapan masing-masing kampus, serta menyelaraskan usulan program dengan prioritas kementerian.
Hasil konsultasi nantinya menjadi dasar pelaksanaan program percontohan PUSHAM pada 2027.
Bagi Untad, kemitraan ini membuka peluang memperkuat literasi HAM di kalangan mahasiswa, mengembangkan penelitian terkait persoalan HAM di Sulawesi Tengah, serta memperluas akses informasi mengenai hak dan layanan kepada masyarakat.
Selain itu, hasil penelitian perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah sekaligus melahirkan program pengabdian masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan publik.
Melalui PUSHAM, Untad diharapkan tidak hanya berperan sebagai institusi pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Sulawesi Tengah.





Tinggalkan Balasan