Banggai, SultengEkspres.com – Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Ir. H. Beniyanto Tamoreka, angkat bicara soal tudingan dirinya melakukan intimidasi jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Beniyanto membantah keras tuduhan tersebut dan menyebut kehadirannya di lokasi hanya untuk menenangkan warga yang berkumpul.
Dalam klarifikasi resmi yang disampaikan Tim Media Centre Beniyanto Tamoreka, disebutkan bahwa video yang beredar luas di media sosial telah dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.
“Kehadiran saya murni untuk melerai dan meredam suasana yang mulai memanas. Tidak ada intimidasi, tidak ada persekusi,” kata Beniyanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/4/2025).
Beniyanto mengungkapkan, dirinya saat itu sedang berada di Hotel King Ameer sekitar pukul 03.00 WITA, ketika menerima laporan dari seorang warga terkait adanya kerumunan di Desa Sentral Timur, Kecamatan Toili.
Warga menduga rumah yang jadi lokasi kerumunan merupakan tempat distribusi ‘serangan fajar’. Di dalam rumah tersebut, warga menemukan anggota DPRD Banggai, Lutfi Samaduri, yang disebut bukan berasal dari dapil setempat. Beberapa orang lain di lokasi juga bukan warga desa tersebut.
“Saya langsung ke lokasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Situasinya memang sempat tegang,” ujarnya.
Dalam video yang beredar, terlihat massa terlibat aksi saling dorong dan terdapat dokumen yang disebut sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun Beniyanto menegaskan, tidak ada kekerasan atau provokasi yang ia lakukan.
“Tidak lama kemudian, Bawaslu dan Polres Banggai tiba di lokasi. Saya bahkan meminta massa untuk bubar dengan tertib,” jelasnya.
Tim Media Centre juga menyayangkan beredarnya potongan video yang menurut mereka tidak utuh dan menyesatkan.
“Video tersebut tidak menggambarkan keseluruhan kejadian. Kami menduga ada pihak-pihak yang sengaja memelintir fakta untuk menyerang secara politik,” tulis tim dalam pernyataan resmi.
Perlu diketahui, PSU Pilkada Banggai digelar ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Suasana di beberapa titik terpantau sensitif, terutama terkait isu politik uang dan keterlibatan aktor dari luar wilayah.
Hingga saat ini, Bawaslu dan pihak Polres Banggai belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. ***
Tinggalkan Balasan