Selain kejelasan nominal, Alfian meminta perusahaan menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran CSR secara terbuka agar dapat diawasi pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar dana CSR tidak hanya terserap untuk kegiatan seremonial pemerintahan, tetapi diarahkan pada program yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pelibatan publik dalam pengawasan menjadi penting untuk memastikan dana tanggung jawab sosial perusahaan benar-benar memberikan manfaat.
Usulan revisi tersebut diharapkan menjadi momentum pembenahan tata kelola CSR di Kota Palu, sehingga kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah dapat lebih transparan dan akuntabel.





Tinggalkan Balasan