Selain itu, Wali Kota Palu bersama perwakilan masyarakat Pantoloan juga telah mendatangi Kementerian Perhubungan untuk membahas persoalan Rencana Induk Pelabuhan dengan Direktorat Kepelabuhanan dan Direktorat Lalu Lintas Laut.
Menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat, Pemkot Palu kembali menyampaikan surat kepada pemerintah provinsi pada 29 Juni 2026.
Trisno menjelaskan, substansi kedua surat tersebut bukan meminta pembatalan pengalihan layanan, melainkan penundaan agar dilakukan kajian bersama terhadap dampak ekonomi, ketenagakerjaan, dan stabilitas keamanan.
“Intinya meminta untuk menunda rencana pengalihan, bukan membatalkan, serta melakukan kajian bersama terkait aspek ekonomi, ketenagakerjaan, dan stabilitas keamanan,” jelasnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Dandy Adhy Prabowo, mengingatkan agar penyelesaian persoalan pengelolaan pelabuhan tidak menciptakan ketimpangan kepentingan antardaerah.
Ia menegaskan, kebijakan pembangunan harus memberikan manfaat secara adil dan tidak menguntungkan satu wilayah dengan mengorbankan wilayah lainnya.
RDP tersebut turut dihadiri perwakilan DPRD Sulawesi Tengah, DPRD Kota Palu, Pemerintah Kota Palu, PT Pelindo, PT PELNI, serta masyarakat Pantoloan.
Pertemuan menghasilkan kesepakatan untuk mendorong kajian bersama dan memperkuat komunikasi lintas instansi, melibatkan Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Kabupaten Donggala, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pelindo, hingga Kementerian Perhubungan.
Persoalan ini kini bukan semata menyangkut lokasi pelayanan kapal penumpang, melainkan juga bagaimana kebijakan pengelolaan pelabuhan mampu melindungi keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Bagi buruh dan pelaku UMKM Pantoloan, keberadaan kapal penumpang PELNI merupakan bagian dari sumber penghidupan. Karena itu, keputusan pengalihan layanan diharapkan tidak diambil sebelum seluruh dampak sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan dikaji secara menyeluruh.





Tinggalkan Balasan