Program sanitasi tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fasilitas, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat agar tercipta lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.
Adapun terkait perubahan Perda Kawasan Tanpa Rokok, sejumlah fraksi meminta agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan aturan sebelumnya. Pendekatan edukatif juga dinilai perlu diperkuat agar masyarakat memahami pentingnya perlindungan dari paparan asap rokok.
Fraksi Partai Demokrat bahkan mengusulkan penyediaan ruang khusus merokok atau smoking room sebagai salah satu pertimbangan dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok.
Seluruh fraksi pada prinsipnya menerima ketiga Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut, dengan berbagai masukan sebagai bahan penyempurnaan.
Dengan adanya persetujuan tersebut, ketiga Ranperda selanjutnya memasuki tahapan pembahasan lebih mendalam antara DPRD dan Pemerintah Kota Palu, termasuk melalui pembentukan panitia khusus (Pansus).
Pembahasan lanjutan diharapkan menghasilkan regulasi yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui tiga Ranperda tersebut, Pemerintah Kota Palu bersama DPRD diharapkan mampu memperkuat pengawasan peredaran minuman beralkohol, meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan, serta menciptakan kawasan publik yang lebih sehat dan bebas asap rokok.





Tinggalkan Balasan