Hakim Kabulkan Sebagian Praperadilan Hj. Lena Lamohama, Polda Sulteng Kembali Kalah

Palu, Sultengeskpres.com – Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas 1A Palu mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan oleh Hj. Lena Lamohama terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat oleh Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah.

Putusan ini dibacakan dalam sidang yang digelar pada Rabu (5/3), menandai kekalahan Polda Sulteng dalam praperadilan ini.

Kuasa hukum Hj. Lena Lamohama, Egar Mahesa, SH.,MH.C.DM.,C.Med, menjelaskan bahwa penetapan tersangka berdasarkan Surat Nomor: S.Tap/16/II/RES.1.9./2025/Ditreskrimum tertanggal 11 Februari 2025 dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Praperadilan ini diajukan melalui Kantor Hukum dan Mediator Egar Mahesa & Partners Palu dengan Nomor Perkara: 3/Pid.Pra/2025/PN Pal tertanggal 18 Februari 2025.

Dalam putusan hakim yang dibacakan di ruang sidang Tirta PN Palu, terdapat beberapa poin penting, di antaranya:

1. Mengabulkan sebagian permohonan praperadilan pemohon.
2. Menyatakan tidak sah penetapan tersangka terhadap Hj. Lena Lamohama oleh Polda Sulteng karena tidak berdasarkan hukum.
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan lanjutan yang berkaitan dengan status tersangka pemohon.
4. Memerintahkan Polda Sulteng untuk menghentikan penyidikan terhadap Hj. Lena Lamohama.
5. Memulihkan hak pemohon dalam kedudukan hukum, harkat, dan martabatnya.
6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya.
7. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Menurut Egar Mahesa, keputusan ini memberikan kepastian hukum bagi kliennya.

“Kami puas dengan putusan hakim karena sudah berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan,” ujarnya, Kamis (6/3).

Sidang praperadilan ini bermula sejak 25 Februari 2025, dengan Polda Sulteng diwakili oleh Bidkum Polda Sulteng.

Keputusan ini menjadi preseden penting dalam aspek penegakan hukum, terutama dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen yang melibatkan pihak kepolisian.

Dengan putusan ini, Hj. Lena Lamohama mendapatkan kembali hak hukumnya, sementara Polda Sulteng harus menghentikan penyidikan terhadap dirinya.