Rico menegaskan, pembangunan gedung DPRD bukan semata-mata untuk kepentingan anggota dewan yang sedang menjabat, melainkan bentuk tanggung jawab kelembagaan dalam menyiapkan fasilitas pemerintahan bagi periode mendatang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palu, Ismayadin, menjelaskan bahwa pemerintah bukan berarti tidak menjalankan proses perencanaan pembangunan gedung tersebut.

Ia menyebutkan, pemerintah masih melakukan berbagai perhitungan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk perubahan rencana pembangunan gedung wali kota.

Menurut Ismayadin, lokasi kantor DPRD yang ada saat ini sebenarnya cukup strategis dari sisi luas lahan. Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan pergerakan dan kebutuhan kawasan sebelum menentukan arah pembangunan.

Pembahasan tersebut menjadi penting agar keputusan pembangunan gedung DPRD tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu mengakomodasi perkembangan Kota Palu dalam beberapa tahun ke depan.

DPRD berharap Pemerintah Kota Palu segera memberikan kejelasan mengenai lokasi dan tahapan pembangunan sehingga perencanaan fasilitas kelembagaan dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.