“Tapi hari ini pas kami dapat masalah, tidak ada kami diperhatikan atau sekadar ditanya-tanya,” ungkap Ngatmani saat ditemui di Sekretariat Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulawesi Tengah, Kamis (8/10).
Warga berharap kehadiran DPRD bukan hanya sebatas kunjungan formalitas, melainkan menjadi pintu masuk bagi penyelesaian konflik yang selama ini membayangi mereka.
Pembongkaran Direncanakan 10 Oktober
Kekhawatiran warga semakin meningkat setelah muncul rencana pembongkaran Kompleks Pondok Karya pada 10 Oktober 2026 oleh pihak perusahaan.
Ngatmani menyebut, ancaman tersebut membuat masyarakat berada dalam situasi tidak menentu karena menyangkut keberlangsungan tempat tinggal keluarga mereka.
Meski telah memperoleh pendampingan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Satgas PKA, warga menginginkan adanya kepastian penyelesaian yang melindungi kepentingan masyarakat.
Bagi mereka, persoalan ini bukan semata-mata mengenai bangunan yang akan dibongkar, tetapi juga menyangkut hak untuk memperoleh kepastian tempat tinggal dan perlindungan dari tindakan yang merugikan.
Kini, perhatian tertuju pada langkah DPRD Kota Palu dalam menindaklanjuti persoalan tersebut. Peninjauan lapangan dan RDP diharapkan mampu mempertemukan warga dengan perusahaan serta pemerintah untuk mencari jalan keluar.
Penyelesaian yang adil membutuhkan keterbukaan seluruh pihak. Status dan dasar penguasaan lahan harus dijelaskan, sementara dampak sosial terhadap masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut tidak boleh diabaikan.
Jangan sampai konflik lahan berujung pada hilangnya tempat tinggal warga tanpa adanya penyelesaian yang jelas dan manusiawi.





Tinggalkan Balasan