Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan pencapaian target pendapatan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Fraksi Amanat Solidaritas juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran belanja secara tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Aspek tertib administrasi turut menjadi perhatian. Setiap OPD diminta memastikan pelaksanaan program sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun maladministrasi.

Dalam pandangannya, Fraksi Amanat Solidaritas menegaskan bahwa pembahasan perubahan APBD harus mengedepankan prinsip transparansi dan objektivitas. Dengan demikian, setiap kebijakan anggaran yang disepakati benar-benar sesuai kebutuhan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan diterimanya Raperda Perubahan APBD 2026 oleh sembilan fraksi, proses selanjutnya akan berlanjut pada tahapan pembahasan antara DPRD Kota Palu dan Pemerintah Kota Palu.

Persetujuan tersebut menjadi bagian dari proses legislasi daerah untuk memastikan perubahan kebijakan anggaran dapat dilaksanakan secara terukur, transparan, dan bertanggung jawab.

DPRD Kota Palu diharapkan dapat mengawal pembahasan hingga menghasilkan kebijakan anggaran yang tidak hanya mendukung program pemerintah, tetapi juga menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat.