Di Aceh sendiri, Program Subsidi Tepat Sasaran telah mencatat 71.775 unit kendaraan untuk BBM Biosolar dan 150.413 unit untuk BBM Pertalite.
Program nasional ini dirancang untuk memastikan bahwa subsidi BBM diberikan kepada yang berhak, serta menghindari penyalahgunaan kuota subsidi.
Gubernur Muzakir Manaf menyampaikan niatnya menghapus barcode saat pelantikan di gedung utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada 12 Februari 2025.
Menurutnya, penggunaan barcode di SPBU justru menyulitkan masyarakat. “Dengan sumpah jabatan, kami ingin mensejahterakan rakyat, bukan menyusahkan mereka,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penghapusan sistem barcode merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi konflik di SPBU, di mana sebelumnya ada laporan warga yang bahkan mengancam akan membakar SPBU akibat kebijakan tersebut.
Keputusan ini diharapkan mampu menciptakan kemudahan dalam akses BBM subsidi serta meningkatkan pelayanan di SPBU.
Dengan menghapus barcode, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa kebijakan subsidi BBM tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat Aceh.
Langkah proaktif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat dan memberikan pelayanan terbaik.
Tinggalkan Balasan