“Sinergi ini menjadi bagian integral dari upaya kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. BPK merupakan mitra strategis dalam memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat,” tegas Gubernur.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rudi Dewanto, S.E., M.M., dan Kabid Akuntansi, Idham. Keduanya memberikan dukungan teknis dan memastikan kesiapan teknis serta administratif menjelang kunjungan resmi tersebut.
Kunjungan dari Anggota XI BPK RI menjadi momentum penting bagi Sulawesi Tengah untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip good governance serta membuka ruang diskusi strategis dalam penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas keuangan publik.
Selain itu, kehadiran Wakil Menteri BUMN dalam Musyawarah Korwil IKA PMII juga menjadi kesempatan berharga untuk membangun kolaborasi lebih luas antara alumni PMII, pelaku usaha, dan pemerintah daerah, guna mendukung percepatan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi inklusif di Sulawesi Tengah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap kegiatan ini tidak hanya mempererat hubungan kelembagaan antara BPK RI dan pemda, tetapi juga membuka ruang kontribusi dari berbagai elemen masyarakat, khususnya dari kalangan profesional dan alumni PMII, dalam upaya mendorong pembangunan berkelanjutan di daerah.
Dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan, Sulawesi Tengah terus membangun diri menjadi provinsi yang siap menerima kunjungan dari berbagai lembaga negara serta siap menjalin kemitraan strategis dalam berbagai sektor.
Tinggalkan Balasan