Ia menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala agar bantuan kesehatan dapat diberikan secara tepat sasaran dan tidak ada masyarakat yang membutuhkan terlewat dari layanan.

Selain memperluas kepesertaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga terus memberikan dukungan pembiayaan. Pada 2026, Pemprov Sulteng mengalokasikan sekitar Rp121 miliar untuk pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat. Sebelumnya, pada 2025 dukungan pembiayaan mencapai sekitar Rp68 miliar.

Reny berharap kerja sama dengan BPJS Kesehatan tidak hanya berfokus pada jumlah kepesertaan, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Yang paling penting adalah masyarakat Sulawesi Tengah mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik,” ujar Reny.

Forum tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina, Kepala Dinas Kesehatan Sulteng Syahriar, jajaran BPJS Kesehatan Regional Sulawesi Tengah, DPRD Sulteng, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.