Selain persoalan administrasi, Imelda mengingatkan agar seluruh program yang tercantum dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar mempertimbangkan manfaat, kesiapan pelaksanaan, serta kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, target pendapatan harus disusun secara realistis, sedangkan belanja daerah perlu diarahkan pada kebutuhan prioritas masyarakat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, kebersihan, dan perlindungan masyarakat yang membutuhkan.

Ia juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak mengusulkan kegiatan yang berdasarkan waktu dan tahapan pelaksanaannya diperkirakan tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.

Hal tersebut penting untuk mencegah munculnya persoalan dalam pelaksanaan anggaran sekaligus memastikan penggunaan keuangan daerah berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah hasil evaluasi gubernur diterima, Pemkot Palu bersama DPRD akan melakukan penyempurnaan apabila terdapat catatan atau rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

Selanjutnya, penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD dilakukan sesuai hasil evaluasi dan ketentuan yang berlaku.

Dengan disepakatinya Ranperda tersebut, Pemkot Palu dan DPRD diharapkan dapat menjaga koordinasi hingga seluruh tahapan selesai, sehingga pelaksanaan perubahan anggaran dapat berjalan tepat waktu, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Palu.