Palu, Sultengekspres.com – Resonara Podcast menggelar diskusi publik bertajuk “Ngaji Dampak” dengan tema “Indonesia di Tengah Krisis Moneter, Akankah Menuju Reformasi Jilid II?” pada Jumat (19/6). Kegiatan ini menghadirkan akademisi dan pakar komunikasi politik Taufik Lasenggo serta Ketua Forum Mahasiswa Indonesia Timur (FORMIT) Athif Muhyiddin Hishad sebagai pemantik diskusi.
Forum yang diikuti mahasiswa dan masyarakat umum tersebut membahas berbagai isu aktual, mulai dari kondisi ekonomi nasional, dinamika gerakan mahasiswa, komunikasi politik digital, hingga kemungkinan lahirnya gelombang reformasi baru di Indonesia.
Dalam pemaparannya, Athif Muhyiddin Hishad menekankan pentingnya persatuan gerakan mahasiswa dalam mengawal berbagai kebijakan publik. Menurutnya, banyak gerakan mahasiswa yang memiliki tujuan serupa, namun berjalan sendiri-sendiri akibat ego sektoral dan minimnya kepercayaan antarkelompok.
“Tujuan kita satu. Melenceng tujuan, tidak saling percaya, selesai. Walaupun sudah saling satu tujuan, ada lagi ego sentris itu,” ujarnya.
Athif menjelaskan bahwa berbagai aksi mahasiswa selama ini umumnya mengusung tuntutan yang sama, seperti evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), peninjauan kembali RUU TNI dan Polri, serta percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Namun, perbedaan identitas organisasi kerap menjadi penghambat terbentuknya gerakan yang lebih besar dan solid.
Sementara itu, Taufik Lasenggo menilai bahwa perkembangan media digital telah mengubah lanskap gerakan sosial dan politik di Indonesia. Menurutnya, pertarungan politik saat ini tidak lagi hanya berlangsung di ruang fisik, melainkan juga di ruang digital melalui pembentukan opini publik.
“Sekarang pertarungannya kalau saya melihat pertarungan di media. Siapa yang mampu menggerakkan algoritma, siapa yang mampu menguasai algoritma, maka itu yang akan berkuasa,” kata Taufik.
Ia menjelaskan bahwa media sosial memiliki kemampuan besar dalam membentuk persepsi masyarakat melalui mekanisme framing, agenda setting, dan algoritma. Isu yang mendapat perhatian luas dari publik akan terus diperkuat oleh sistem algoritma sehingga berpotensi melahirkan gelombang gerakan sosial yang lebih besar.
Menurut Taufik, kondisi saat ini berbeda dengan Reformasi 1998. Jika pada masa itu gerakan mahasiswa dipicu oleh krisis ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat serta kuatnya solidaritas sosial, maka era saat ini ditandai oleh pengaruh besar teknologi informasi dalam membentuk opini dan gerakan publik.
“Kalau framing atau isu-isu kritis terus dibombardir di media sosial, maka luapan-luapan itu bisa muncul sampai ke permukaan dengan gerakan-gerakan yang baru dan bisa jadi gerakan itu tidak akan pernah berhenti,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa berbagai kritik terhadap pemerintah, mulai dari isu pemutusan hubungan kerja (PHK), dugaan korupsi dalam program MBG, hingga persoalan ekonomi lainnya, berpotensi berkembang menjadi kekuatan politik apabila terus mendapatkan perhatian masyarakat di media sosial.
Meski demikian, Taufik menegaskan bahwa keterbukaan pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, komunikasi yang transparan dan dialogis dapat meredam spekulasi serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang diambil pemerintah.
“Ketika harga naik, pemerintah harus menjelaskan kenapa harga itu naik. Tidak bisa hanya mengatakan kita baik-baik saja. Harus dijelaskan semua, harus terbuka,” tegasnya.
Dalam sesi tanya jawab, peserta juga menyoroti perbedaan kondisi gerakan mahasiswa era Reformasi 1998 dengan situasi saat ini. Menanggapi hal tersebut, Taufik menjelaskan bahwa tekanan ekonomi yang nyata dan berkepanjangan pada 1998 membuat solidaritas sosial tumbuh lebih kuat dibandingkan saat ini.
Ia juga menyoroti fenomena post-truth yang berkembang di era digital, ketika emosi dan persepsi publik sering kali lebih dominan dibandingkan fakta objektif.
“Sekarang ini tidak lagi realitas nyata yang dikonstruksi. Tetapi sekarang yang dikonstruksi itu adalah media. Apalagi era sekarang era post-truth. Kebenaran-kebenaran itu hampir tertutupi oleh kepalsuan-kepalsuan yang ada,” ungkapnya.
Di sisi lain, Athif menyoroti minimnya kekuatan oposisi dalam sistem politik Indonesia saat ini. Menurutnya, dominasi koalisi besar pemerintahan menyebabkan fungsi kontrol terhadap kekuasaan menjadi semakin lemah.
“Demokrasi memang harus ada sebuah oposisi. Itulah tiangnya daripada demokrasi. Ketika tidak ada oposisi, apa? Otoriter. Kita kembali ke zaman 98,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda yang ingin terjun ke dunia politik dengan membawa idealisme perubahan.
Menutup pemaparannya, Athif mengaku prihatin terhadap kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Ia menilai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar belum sepenuhnya tercermin dalam praktik kehidupan politik dan kenegaraan.
“Jadi kita melihat hari ini, sedih melihat negara ini, sedih sekali. Pancasila, Undang-Undang itu cuma sebagai kertas yang ada di selembaran yang kita baca di buku-buku, di perpustakaan,” ujarnya.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta terkait reformasi, pengaruh algoritma media sosial, hingga peran oposisi dalam demokrasi. Melalui forum ini, Resonara Podcast berupaya menghadirkan ruang dialog kritis yang mempertemukan perspektif akademisi, aktivis, dan generasi muda dalam membaca tantangan Indonesia di tengah dinamika ekonomi, politik, dan perkembangan teknologi informasi.
Tinggalkan Balasan