Palu, Sultengekspres.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, meminta kepada pemerintah baik Kota maupun Provinsi agar serius menangani persoalan tambangan ilegal di wilayah Kota Palu, karena telah menelan korban.

Untuk itu, terkait tewasnya seorang penambang berinisial HR akibat tertimbun longsor di area tambang Vavolapo, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Kamis (9/10) malam, anggota DPRD Kota Palu, H. Nanang, menyampaikan duka cita mendalam.

Menurut Nanang, insiden yang menelan korban jiwa di kawasan tambang ilegal di Poboya, bukan yang pertama kali, tetapi sudah sering kali terjadi.

Nanang menegaskan, peristiwa serupa yang terus berulang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

“Ini sudah berulang kali terjadi di tambang ilegal yang memakan korban. Ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah,” ujar Nanang di Palu, Sabtu (11/10/2025).

Kata Nanang, dirinya beberapa kali menerima keluhan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM), area yang juga menjadi lokasi aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Dimana kata dia, masyarakat di sekitar tambang jadi khawatir aktivitas tambang ilegal akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan keselamatan.

Dirinya mencurigai adanya potensi keterlibatan atau keuntungan yang diterima pihak perusahaan dari aktivitas tambang ilegal di wilayah konsesi tersebut.

“Jangan hanya fokus ke penambang ilegalnya, tapi ke CPM juga. Jangan-jangan mereka dapat jatah dari tambang ilegal itu,” tegas Nanang.

Aktivis pencinta alam tersebut menyebutkan, aktivitas tambang ilegal telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah serta berdampak pada kehidupan sosial masyarakat sekitar.

“Tambang emas ilegal merusak tatanan sosial, mencemari alam, dan membahayakan kesehatan manusia karena tidak mengikuti kaidah pertambangan yang benar,” jelasnya.

Nanang menyerukan agar semua pihak, termasuk pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan kepolisian, duduk bersama mencari solusi komprehensif agar tidak ada pihak yang dirugikan.

“Saya harap semua pihak bisa duduk bersama mencari jalan keluar agar tidak ada yang dirugikan,” ujarnya.