Palu, sultengekspres.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya mengatasi lonjakan harga beras yang saat ini dirasakan masyarakat. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) Mobile, program yang menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov Sulteng, dan Bulog.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program GPM ini sebagai solusi alternatif dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Program ini menjadi wujud nyata dari Berani Sejahtera, agenda kerja Pemprov Sulteng yang bertujuan menstabilkan harga pangan, khususnya beras.
Pada Kamis, 31 Juli 2025, GPM Mobile kembali digelar di dua titik strategis, yaitu Masjid Al-Mukarram, Kelurahan Kawatuna, dan Masjid Baiturrahman, Perumahan Dosen di Kelurahan Tondo, Kota Palu. Dua lokasi ini menjadi bagian dari total 8 kecamatan yang dijadwalkan akan menerima layanan GPM Mobile secara bergilir.
Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, melalui Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Huria Fatimah, S.Pi., M.Si, menjelaskan bahwa program ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Pangan, Badan Pangan Nasional, serta dukungan dari Bulog.
“Program ini dirancang untuk menekan angka inflasi, khususnya karena harga beras medium saat ini telah mencapai Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogram,” jelas Huria.
Sebagai solusi, pemerintah menyediakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang didistribusikan dengan harga Rp12.000 hingga Rp12.500 per kilogram. Beras ini dikemas dalam karung 5 kilogram dengan harga jual Rp60.000 per kemasan.
“Meski kualitasnya masuk kategori medium, rasanya seperti premium. Kami menjualnya dengan harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat,” tambahnya.
Program GPM Mobile ini ditargetkan berlangsung hingga bulan Desember 2025, dengan distribusi di delapan kecamatan yang ada di Kota Palu. Dalam pelaksanaannya, setiap hari akan ada 2 hingga 3 titik distribusi, dengan target penyaluran beras sebanyak 1 hingga 2 ton per hari.
Untuk menjaga pemerataan distribusi, pembelian beras dibatasi maksimal 10 kilogram per rumah tangga. Proses pembelian dilakukan dengan menunjukkan KTP dan dilakukan pendataan oleh petugas di lokasi.
“Setiap warga bisa membeli antara 5 hingga 10 kilogram saja. Tujuannya agar semua warga bisa mendapatkan bagian dari beras murah ini. Kegiatan ini terbuka untuk umum,” ujar Huria.
Dengan adanya program ini, pemerintah daerah berharap dapat mengurangi beban masyarakat yang terdampak langsung oleh kenaikan harga beras. Langkah-langkah penyaluran yang terkoordinasi dengan baik menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan.
Wagub Sulawesi Tengah secara khusus mengimbau kepada masyarakat untuk aktif mengikuti program ini, karena tidak hanya meringankan biaya pengeluaran harian, tetapi juga membantu menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Program seperti ini adalah bentuk hadirnya negara di tengah masyarakat. Mari kita manfaatkan bersama, dan jaga ketertiban selama pelaksanaannya,” pesan Wagub dalam keterangan tertulis.
Gerakan Pangan Murah bukan hanya program jangka pendek. Pemerintah Provinsi Sulteng menargetkan agar program ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mengendalikan inflasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal.
Dengan pendataan yang akurat, distribusi yang tertib, dan sinergi lintas lembaga, GPM Mobile diharapkan menjadi role model penanganan krisis pangan yang adaptif dan responsif terhadap kondisi pasar.
Hingga saat ini, pelaksanaan GPM Mobile masih terus berjalan dan disambut antusias oleh masyarakat. Diharapkan program ini dapat terus menjangkau lebih banyak warga dan menjadi solusi nyata dalam menghadapi fluktuasi harga bahan pokok, khususnya beras.
Tinggalkan Balasan