Palu, Sultengekspres.com – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa seluruh warga Sulteng berhak mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah, meskipun tidak memiliki jaminan kesehatan aktif.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kesehatan yang dipimpin bersama Wakil Gubernur, dr. Reny Lamadjido, di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur, Rabu (6/3/2025).
Dalam rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Sulteng, dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD, serta jajaran direktur rumah sakit, Gubernur menyoroti tingginya jumlah pekerja informal yang kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat BPJS tidak aktif.
“Siapa pun yang sakit, tidak punya jaminan, atau BPJS-nya mati, cukup tunjukkan KTP, langsung dilayani di rumah sakit,” tegas Anwar Hafid.
Gubernur juga menekankan perlunya solusi bagi warga yang kehilangan akses BPJS karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ia meminta koordinasi dengan BPJS agar pasien dalam kondisi darurat tetap mendapat perawatan.
Sementara itu, Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, yang memiliki latar belakang di dunia medis, dipercaya mengeksekusi kebijakan ini.
“Saya hanya bicara, tapi eksekusinya ada di tangan Ibu Dokter,” ujar Anwar.
Selain memperbaiki sistem pelayanan BPJS, Pemprov Sulteng juga berencana membangun rumah sakit bertaraf internasional di Palu pada tahun 2026.
Program ini merupakan bagian dari “Berani Sehat”, yang bertujuan menjamin setiap pasien mendapatkan kamar, obat, dan pelayanan yang layak.
“Kami pastikan, tidak boleh ada warga yang ditolak saat berobat. Ini tanggung jawab pemerintah,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan