Kejaksaan Agung Tanggapi Tuduhan di Media Sosial Terhadap Jaksa Jovi Andrea Bachtiar

Jakarta, Sultengekspres.com – Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum menyampaikan klarifikasi resmi terkait isu yang mencuat di media sosial mengenai Jaksa Jovi Andrea Bachtiar, SH. Klarifikasi ini disampaikan menyusul berbagai tudingan di dunia maya yang menyudutkan Kejaksaan terkait kasus yang melibatkan Jovi Andrea, terutama setelah serangkaian unggahan di media sosialnya menarik perhatian publik.

Dalam keterangannya, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami kasus ini secara menyeluruh dan tidak hanya melihat informasi yang disampaikan sepihak oleh Jovi Andrea di media sosial. Institusi ini juga menegaskan bahwa tidak ada upaya kriminalisasi dari pihak Kejaksaan terhadap Jovi Andrea. Menurut pernyataan tersebut, tindakan yang mengarah pada sanksi pidana maupun disiplin adalah akibat dari tindakan Jovi Andrea sendiri.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Deklarasi Meriah, Anwar – Reny Hibur Warga Masama dengan Band Wali

2326 Muhammad Rizky

Dua Aspek Kasus: Pidana dan Disiplin PNS

Kejaksaan Agung menguraikan dua aspek utama yang menjadi permasalahan dalam kasus ini, yaitu kasus pidana yang saat ini tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan, dan pelanggaran disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pihak Kejaksaan menyatakan bahwa kasus ini merupakan urusan pribadi antara Jovi Andrea dan korban, Nella Marsella, yang juga merupakan seorang PNS di Kejari Tapanuli Selatan, bukan terkait institusi.

Dalam aspek pidana, Jovi Andrea didakwa telah melanggar Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tuduhan ini muncul karena dugaan penyebaran konten yang bersifat asusila melalui media sosial, yang menurut korban, Nella Marsella, mencemarkan nama baiknya. Kejaksaan menyatakan bahwa pada 14 Mei 2024, Jovi Andrea mengunggah postingan yang merusak reputasi korban, diikuti dengan enam unggahan tambahan di TikTok pada 19 Juni 2024, yang menyiratkan tuduhan bahwa korban menyalahgunakan mobil dinas Kepala Kejari untuk kepentingan pribadi. Narasi tersebut, menurut Kejaksaan, adalah rekayasa yang dibuat oleh Jovi Andrea tanpa dasar yang jelas.

Baca Juga

7 bulan  lalu

Binluh Masif Sasar Wilayah Penyebaran Radikalisme dan Trauma Aksi Teror di Poso

3474 Muhammad Rizky

Sanksi Administratif dan Disiplin

Selain menjalani proses pidana, Kejaksaan Agung juga menyatakan bahwa Jovi Andrea telah diberhentikan sementara sebagai PNS setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani masa tahanan. Sanksi disiplin berat pun tengah diusulkan, mengingat Jovi Andrea dilaporkan telah tidak masuk kerja selama total 29 hari tanpa alasan yang jelas. Hal ini dianggap melanggar peraturan dalam PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kejaksaan Serukan Transparansi dan Akuntabilitas

Sebagai langkah transparansi, Kejaksaan Agung menyertakan bukti tangkapan layar dari unggahan Jovi Andrea terkait kasus ini. Mereka juga menegaskan bahwa selama ini telah dilakukan berbagai upaya mediasi dan pembinaan terhadap yang bersangkutan. Namun, menurut Kejaksaan, Jovi Andrea tetap menggunakan media sosial untuk mengalihkan isu dan menampilkan dirinya sebagai pembela kebenaran di mata publik.

Kejaksaan berharap klarifikasi ini dapat menjadi informasi tambahan bagi masyarakat untuk melihat kasus ini secara lebih objektif dan tidak terpengaruh oleh opini yang beredar di media sosial.