“Untuk saat ini Pemkot lagi fokus dulu untuk sekolah. Tapi nanti kita bantu usahakan. Kemudian mungkin dari fraksi NasDem akan mencari cara terkait itu semua,” katanya.
Sementara itu terkait majelis taqlim, pembangunan masjid, drainase dan pengaspalan jalan, Imam mengatakan, langsung dari kepala daerah, karena bantuan tersebut telah masuk dalam sistem.
“Untuk pembangunan masjid, pengaspalan dan drainase, sistemnya melalui Pemda, kalau dulu masih bisa, nanti kita coba. Cuma sekarang kalau diatur dalam sistem, yang usulannya melalui Kesejahteraan Rakyat (Kesra) itu pun ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dulu,” jelasnya.
Persyaratan-persyaratan tersebut kata dia, harus memiliki tanah atau lahan, setelah itu baru bisa mengajukan permohonan bantuan melalui proposal.
“Bantuannya pun itu biasa dilihat dulu kebutuhannya seperti apa, terus terkait dengan usaha tenda permohonan drainase dan aspal, semuanya harus ada persyaratan dan memenuhi atau tidak. Kalau lewat Dinas Sosial harus masuk dalam DTSN kalau sekarang ini dia maksimal desil 1-4 jadi maksimal desil 4 persyaratan utamanya minimal tiga orang atau kelompok,” urainya.
Sementara itu terkait drainase dan pengaspalan, Imam mengatakan dirinya akan mengusahakan lewat DPRD. Pasalnya, saat ini persoalan serius yang dialami Pemkot Palu terkait dengan dana transfer dari pusat yang sangat minim.
“Nanti saya akan berusaha di DPRD Kota Palu terkait dengan bantuan ini. Karena posisi sekarang ini dana transfer dari pusat kurang banyak, karena banyak pemangkasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke daerah, jadi daerah sekarang ini lagi berusaha mencari dana talangan lainnya,” sebutnya.
Kegiatan reses tersebut didampingi koordinator Andi Sainal, dari Sekretariat DPRD Kota Palu.
Tinggalkan Balasan