Palu, Sultengekspres.com – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyatakan dukungannya terhadap percepatan pembentukan Geopark Danau Poso. Langkah awal yang didorong adalah segera membentuk badan pengelola geopark di Kabupaten Poso.
Hal itu disampaikan Anwar saat menerima audiensi Aliansi Penjaga Danau Poso bersama aktivis dan ilmuwan pencinta lingkungan di ruang kerjanya, Kamis (3/9/2026). Rombongan dipimpin Prof. Dr. Ir. Muhammad Nur Sangadji, DEA.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah langkah strategis agar Danau Poso dapat segera bergerak menuju status geopark nasional.
Anwar mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan mendorong komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Poso, termasuk mempertemukan pihak-pihak terkait untuk mempercepat pembentukan badan pengelola.
“Saya undang Bupati supaya kita bentuk secepatnya tim geopark,” tegas Anwar.
24 Situs Sudah Memiliki SK
Para peserta audiensi menjelaskan, fondasi awal pengembangan Geopark Danau Poso sebenarnya telah tersedia. Sebanyak 24 situs telah memiliki surat keputusan (SK), sehingga tahapan berikutnya adalah membentuk badan pengelola yang nantinya ditetapkan melalui SK Bupati Poso.
Badan tersebut akan bertugas mengelola dan mengembangkan 24 situs secara terpadu. Jika berjalan konsisten selama kurang lebih satu tahun, proses itu diharapkan menjadi pijakan menuju penetapan Geopark Nasional.
Namun, salah satu tantangan yang masih muncul adalah kekhawatiran masyarakat bahwa status geopark justru akan membatasi aktivitas warga di sekitar Danau Poso.
Kekhawatiran tersebut dinilai perlu dijawab melalui dialog dan kajian bersama. Sebab, konsep geopark tidak semata-mata bertujuan membatasi aktivitas masyarakat, melainkan menjaga lingkungan sekaligus membuka ruang bagi masyarakat memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
Aktivitas masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun juga dinilai tidak serta-merta harus dilarang. Pembatasan terutama diarahkan terhadap kegiatan yang terbukti merusak lingkungan.
Karena itu, keterlibatan masyarakat dan tokoh adat dianggap menjadi bagian penting dalam pengelolaan geopark.
Bahkan, muncul gagasan untuk memperkuat kembali nilai-nilai adat melalui musyawarah dan aturan adat yang dapat menjadi instrumen perlindungan lingkungan.
Geopark Bukan Sekadar Geologi
Dalam audiensi tersebut dijelaskan bahwa geopark tidak hanya berbicara tentang bentang alam dan keragaman geologi.
Konsep geopark mencakup tiga unsur yang saling berkaitan, yakni geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity.
Geodiversity berkaitan dengan keberagaman geologi yang perlu dilindungi sekaligus dikembangkan sebagai potensi ekonomi. Biodiversity menyangkut keanekaragaman hayati yang tidak terlepas dari kondisi geologi kawasan.
Sementara cultural diversity berkaitan dengan kebudayaan masyarakat yang tumbuh dari interaksi panjang dengan lingkungan alam.
Dengan demikian, geopark diharapkan mampu menjadi instrumen yang menjaga keseimbangan antara alam, masyarakat dan kebudayaan.
Sejumlah daerah di Indonesia disebut telah menunjukkan bagaimana konsep tersebut dapat berjalan. Maros menjadi salah satu contoh kawasan yang dinilai mampu mengembangkan aktivitas ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian alam.
Geopark Matano juga menjadi salah satu pembanding yang dibahas, terutama terkait dukungan dan kekompakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pengembangannya.
Danau Poso Bukan Sekadar Destinasi Wisata
Para peserta audiensi menegaskan, Danau Poso memiliki nilai ekologis dan ekonomi yang jauh lebih besar dibanding sekadar keindahan alam.
Danau tersebut memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sekaligus berkaitan dengan sistem kelistrikan di Sulawesi.
Karena itu, keberadaan Danau Poso tidak hanya menjadi kepentingan masyarakat Kabupaten Poso, tetapi juga memiliki arti strategis bagi Sulawesi Tengah dan kawasan Sulawesi secara lebih luas.
Potensi lainnya adalah sidat Danau Poso, komoditas yang memiliki siklus kehidupan unik karena menghubungkan ekosistem laut, muara, sungai dan danau.
Potensi tersebut dinilai perlu dilindungi sekaligus dikembangkan agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal.
Bahkan, muncul gagasan agar budidaya sidat dikembangkan di daerah asalnya sehingga manfaat ekonomi komoditas tersebut dapat lebih banyak dinikmati masyarakat Poso.
Sudah Berproses Sejak 2021
Upaya mendorong Geopark Danau Poso bukan merupakan gagasan baru. Tim ahli disebut telah terlibat dalam proses tersebut sejak 26 Maret 2021.
Karena itu, pertemuan dengan pihak UNESCO di Jakarta dipandang sebagai momentum untuk kembali menghidupkan proses yang telah berjalan.
Pengalaman UNESCO dalam mengembangkan geopark di berbagai daerah dan negara diharapkan dapat menjadi referensi, terutama dalam memberikan pemahaman kepada Pemerintah Kabupaten Poso mengenai manfaat dan tata kelola geopark.
Anwar Hafid menilai pertemuan lanjutan perlu segera dilakukan agar berbagai kekhawatiran, terutama yang berkaitan dengan masyarakat, dapat dibahas secara terbuka.
Ia juga menegaskan dukungannya terhadap upaya menjadikan Danau Poso sebagai kawasan geopark.
“Ini perlu kita lestarikan bersama,” ujarnya.
Diusulkan Jadi Kawasan Strategis Nasional
Selain mendorong geopark, Pemprov Sulawesi Tengah juga telah menempatkan Danau Poso sebagai bagian dari kepentingan strategis daerah.
Danau Poso disebut telah ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi melalui peraturan daerah. Selanjutnya, Pemprov Sulteng telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar Danau Poso juga ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.
Status tersebut diharapkan membuka peluang dukungan pemerintah pusat, termasuk melalui pembiayaan APBN untuk pengembangan dan perlindungan kawasan.
Anwar menegaskan dirinya akan memberikan perhatian khusus terhadap percepatan realisasi geopark sekaligus perlindungan ekosistem Danau Poso.
“Insyaallah ini menjadi concern saya. Saya kira kita merealisasikan sehingga mudah-mudahan Danau Poso semakin berjaya ke depan dan juga bisa memberikan kehidupan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” kata Anwar.
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempertemukan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, masyarakat, tokoh adat, akademisi dan aktivis lingkungan dalam satu agenda bersama: menjaga Danau Poso tetap lestari sekaligus menjadikannya sumber manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.
Tinggalkan Balasan