Pembangunan groundsill menjadi salah satu langkah untuk memperkuat bagian bawah bendungan sekaligus mengantisipasi potensi kerusakan akibat tekanan air.
Anwar juga meminta jalan inspeksi diperbaiki sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat, terutama para petani.
Untuk pembangunan jaringan pipanisasi, ia menegaskan lahan masyarakat yang terdampak harus mendapatkan kompensasi terlebih dahulu.
“Kalau ada lahan masyarakat yang dilewati oleh pipa ini segera diganti rugi. Jangan lakukan pembangunan kalau tidak diganti rugi dulu. Kalau bisa ganti untung, jangan ganti rugi,” ujarnya.
Tenaga Kerja Lokal Jadi Prioritas
Tak hanya soal air dan lahan, Anwar juga menyoroti keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas investasi.
Ia meminta perusahaan memprioritaskan tenaga kerja dari wilayah Bumi Raya dan Witaponda. Masyarakat yang belum memiliki keterampilan diminta diberi pelatihan agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri.
“Jangan sampai ada warga di Bumi Raya Witaponda ini yang menganggur karena tidak diterima. Kalau tidak ada lagi di sini, baru terima dari luar,” tegasnya.
Di hadapan masyarakat dan pihak perusahaan, Anwar juga menegaskan dirinya tidak memiliki kepentingan bisnis pribadi dalam investasi yang berkembang di daerah tersebut.
“Saya tidak neko-neko. Saya tidak pernah minta bisnis sama Mr. Chai karena tugas saya bukan pebisnis, tapi pelayan rakyat,” katanya.
Ia bahkan meminta masyarakat ikut mengawal seluruh kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan. Anwar mendorong dibentuknya tim kecil yang dapat melaporkan langsung kepadanya apabila masih terdapat komitmen perusahaan yang belum dipenuhi.
Perusahaan Janji Tumbuh Bersama Daerah
Sementara itu, Direktur BTIIG Mr. Chai Zhenyang menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali atas dukungan serta koordinasi selama pengembangan kawasan.
Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama daerah, membuka lapangan kerja, menggerakkan usaha lokal dan tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Peresmian sejumlah infrastruktur tersebut sekaligus mempertegas arah kebijakan Pemprov Sulawesi Tengah bahwa investasi tidak hanya diukur dari nilai ekonomi yang dihasilkan.
Bagi Anwar Hafid, investasi harus mampu berjalan seiring dengan perlindungan terhadap sumber air, lahan masyarakat, pertanian, akses warga, lingkungan, serta kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Pesan yang disampaikan Gubernur pun jelas: pembangunan boleh bergerak maju, investasi boleh tumbuh, tetapi kepentingan rakyat tidak boleh ditinggalkan.
Tinggalkan Balasan