Palu, Sultengekspres.com – Ratusan tenaga kesehatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah mendatangi Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid untuk menyampaikan keresahan terkait kepastian status kepegawaian.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung dalam pertemuan di ruang kerja Gubernur Sulteng, Kamis (3/9/2026).
Para tenaga kesehatan meminta dukungan Pemprov Sulteng untuk memperjuangkan kepastian bagi PPPK tenaga kesehatan, termasuk PPPK paruh waktu dan tenaga honorer.
Mereka mempertanyakan belum adanya kebijakan yang memberikan kepastian serupa dengan tenaga pendidik PPPK, terutama terkait peluang pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anwar Hafid tidak ingin persoalan itu berhenti pada pertemuan. Di hadapan ratusan tenaga kesehatan, ia langsung menghubungi Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono melalui sambungan telepon.
Anwar menyampaikan langsung keresahan para tenaga kesehatan Sulawesi Tengah sekaligus mempertanyakan adanya perbedaan kebijakan antara tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
“Saya jujur, ketika pertama kali mendengar pengumuman itu, saya juga bertanya, kok tenaga kesehatan tidak?” ujar Anwar.
Menurutnya, guru dan tenaga kesehatan sama-sama menjadi sektor vital dalam pembangunan sumber daya manusia.
Guru berperan membangun kualitas manusia melalui pendidikan, sementara tenaga kesehatan berada di garis depan dalam memberikan pelayanan dan menjaga kualitas kesehatan masyarakat.
“Peran guru dan tenaga kesehatan sama-sama sangat vital bagi masyarakat,” tegasnya.
Wamenkes Minta Aspirasi Dibuat Tertulis
Dalam komunikasi tersebut, Wamenkes Dante Saksono Harbuwono meminta agar aspirasi para tenaga kesehatan dituangkan dalam surat resmi.
Surat tersebut nantinya akan diteruskan kepada jajaran terkait di Kementerian Kesehatan dan dikoordinasikan dengan Kementerian PAN-RB.
Anwar kemudian meminta para tenaga kesehatan segera menyusun surat aspirasi tersebut.
Ia bahkan berkomitmen membawa langsung dokumen tersebut ke Jakarta untuk dikomunikasikan dengan pemerintah pusat.
“Kalau bisa satu atau dua hari ini sudah selesai dan diberikan kepada saya, supaya bisa saya bawa ke Jakarta. Kita akan coba perjuangkan dan komunikasikan dengan kementerian terkait,” katanya.
Langkah tersebut mendapat perhatian dari para tenaga kesehatan yang hadir. Persoalan kepastian status dinilai penting karena menyangkut masa depan para tenaga kesehatan yang selama ini menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
Anwar: Jangan Ada Perbedaan Perlakuan
Anwar Hafid menegaskan dukungannya terhadap perjuangan tenaga kesehatan untuk memperoleh kejelasan status kepegawaian.
Ia menilai tidak semestinya ada perbedaan perlakuan terhadap guru dan tenaga kesehatan apabila keduanya sama-sama memiliki posisi strategis dalam pembangunan manusia.
“Kenapa hanya guru? Seharusnya tenaga kesehatan juga mendapatkan perhatian dan kepastian yang sama,” ujarnya.
Anwar mengaku persoalan PPPK bukan hal baru baginya. Saat masih menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI, ia mengaku kerap menerima aspirasi dan keluhan dari para tenaga PPPK di berbagai daerah.
Karena itu, ia meminta persoalan yang disampaikan ratusan tenaga kesehatan Sulteng tidak dipandang sebagai persoalan administratif semata.
Menurutnya, keberadaan tenaga kesehatan berkaitan langsung dengan keberlangsungan pelayanan publik, khususnya di daerah yang masih membutuhkan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam jumlah memadai.
“Jangan sampai ada yang keliru. Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam pelayanan kepada masyarakat,” kata Anwar.
Ia kembali memastikan bahwa pemerintah daerah akan ikut memperjuangkan aspirasi tersebut melalui jalur komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Karena itu, apa yang saudara-saudara perjuangkan hari ini, secara pribadi dan sebagai pemerintah daerah, saya mendukung,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan