Geopark Matano juga menjadi salah satu pembanding yang dibahas, terutama terkait dukungan dan kekompakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pengembangannya.

Danau Poso Bukan Sekadar Destinasi Wisata

Para peserta audiensi menegaskan, Danau Poso memiliki nilai ekologis dan ekonomi yang jauh lebih besar dibanding sekadar keindahan alam.

Danau tersebut memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sekaligus berkaitan dengan sistem kelistrikan di Sulawesi.

Karena itu, keberadaan Danau Poso tidak hanya menjadi kepentingan masyarakat Kabupaten Poso, tetapi juga memiliki arti strategis bagi Sulawesi Tengah dan kawasan Sulawesi secara lebih luas.

Potensi lainnya adalah sidat Danau Poso, komoditas yang memiliki siklus kehidupan unik karena menghubungkan ekosistem laut, muara, sungai dan danau.

Potensi tersebut dinilai perlu dilindungi sekaligus dikembangkan agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal.

Bahkan, muncul gagasan agar budidaya sidat dikembangkan di daerah asalnya sehingga manfaat ekonomi komoditas tersebut dapat lebih banyak dinikmati masyarakat Poso.

Sudah Berproses Sejak 2021

Upaya mendorong Geopark Danau Poso bukan merupakan gagasan baru. Tim ahli disebut telah terlibat dalam proses tersebut sejak 26 Maret 2021.

Karena itu, pertemuan dengan pihak UNESCO di Jakarta dipandang sebagai momentum untuk kembali menghidupkan proses yang telah berjalan.

Pengalaman UNESCO dalam mengembangkan geopark di berbagai daerah dan negara diharapkan dapat menjadi referensi, terutama dalam memberikan pemahaman kepada Pemerintah Kabupaten Poso mengenai manfaat dan tata kelola geopark.

Anwar Hafid menilai pertemuan lanjutan perlu segera dilakukan agar berbagai kekhawatiran, terutama yang berkaitan dengan masyarakat, dapat dibahas secara terbuka.

Ia juga menegaskan dukungannya terhadap upaya menjadikan Danau Poso sebagai kawasan geopark.

“Ini perlu kita lestarikan bersama,” ujarnya.

Diusulkan Jadi Kawasan Strategis Nasional

Selain mendorong geopark, Pemprov Sulawesi Tengah juga telah menempatkan Danau Poso sebagai bagian dari kepentingan strategis daerah.

Danau Poso disebut telah ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi melalui peraturan daerah. Selanjutnya, Pemprov Sulteng telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar Danau Poso juga ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.

Status tersebut diharapkan membuka peluang dukungan pemerintah pusat, termasuk melalui pembiayaan APBN untuk pengembangan dan perlindungan kawasan.

Anwar menegaskan dirinya akan memberikan perhatian khusus terhadap percepatan realisasi geopark sekaligus perlindungan ekosistem Danau Poso.

“Insyaallah ini menjadi concern saya. Saya kira kita merealisasikan sehingga mudah-mudahan Danau Poso semakin berjaya ke depan dan juga bisa memberikan kehidupan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” kata Anwar.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempertemukan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, masyarakat, tokoh adat, akademisi dan aktivis lingkungan dalam satu agenda bersama: menjaga Danau Poso tetap lestari sekaligus menjadikannya sumber manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.