Wali Kota Palu H. Hadianto Rasyid, S.E. didampingi Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Pettalolo, S.Sos. Saat menemui rombongan Perjuangan Masyarakat Pantoloan (PMP). Foto: Zulkarnain
Biaya transportasi meningkat
Pengguna jasa harus mengeluarkan ongkos tambahan menuju lokasi pelabuhan pengganti.
Akses tidak seefisien saat ini
Konektivitas dan kemudahan akses dikhawatirkan menurun dibanding kondisi sekarang.
PMP menilai kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas subsidi transportasi laut yang bertujuan meringankan beban ekonomi masyarakat.
Dalam setiap pembahasan resmi, PMP menyatakan telah menyampaikan data dan kajian yang mencakup aspek aksesibilitas, keterjangkauan biaya, keselamatan perjalanan, konektivitas wilayah, serta dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat.
Data statistik pergerakan penumpang juga menjadi dasar argumentasi. Pelabuhan Pantoloan disebut masih berperan sebagai salah satu simpul transportasi laut terpenting di Sulawesi Tengah dengan aktivitas penumpang yang tinggi. Pada masa Angkutan Lebaran 2026, pelabuhan ini melayani ribuan penumpang dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.
Tingginya aktivitas penumpang menunjukkan Pelabuhan Pantoloan masih menjadi pusat mobilitas masyarakat dan mendukung akses transportasi laut yang mudah dijangkau, aman, dan terhubung bagi warga Sulawesi Tengah.
Dengan dukungan resmi Pemerintah Kota Palu, perjuangan masyarakat untuk mempertahankan layanan kapal PELNI di Pelabuhan Pantoloan kini memperoleh landasan politik dan administratif yang lebih kuat. PMP berharap keputusan akhir nantinya benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas sebagai pengguna utama layanan transportasi laut bersubsidi tersebut.
Tinggalkan Balasan