Ia bahkan berkomitmen membawa langsung dokumen tersebut ke Jakarta untuk dikomunikasikan dengan pemerintah pusat.
“Kalau bisa satu atau dua hari ini sudah selesai dan diberikan kepada saya, supaya bisa saya bawa ke Jakarta. Kita akan coba perjuangkan dan komunikasikan dengan kementerian terkait,” katanya.
Langkah tersebut mendapat perhatian dari para tenaga kesehatan yang hadir. Persoalan kepastian status dinilai penting karena menyangkut masa depan para tenaga kesehatan yang selama ini menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
Anwar: Jangan Ada Perbedaan Perlakuan
Anwar Hafid menegaskan dukungannya terhadap perjuangan tenaga kesehatan untuk memperoleh kejelasan status kepegawaian.
Ia menilai tidak semestinya ada perbedaan perlakuan terhadap guru dan tenaga kesehatan apabila keduanya sama-sama memiliki posisi strategis dalam pembangunan manusia.
“Kenapa hanya guru? Seharusnya tenaga kesehatan juga mendapatkan perhatian dan kepastian yang sama,” ujarnya.
Anwar mengaku persoalan PPPK bukan hal baru baginya. Saat masih menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI, ia mengaku kerap menerima aspirasi dan keluhan dari para tenaga PPPK di berbagai daerah.
Karena itu, ia meminta persoalan yang disampaikan ratusan tenaga kesehatan Sulteng tidak dipandang sebagai persoalan administratif semata.
Menurutnya, keberadaan tenaga kesehatan berkaitan langsung dengan keberlangsungan pelayanan publik, khususnya di daerah yang masih membutuhkan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam jumlah memadai.
“Jangan sampai ada yang keliru. Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam pelayanan kepada masyarakat,” kata Anwar.
Ia kembali memastikan bahwa pemerintah daerah akan ikut memperjuangkan aspirasi tersebut melalui jalur komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Karena itu, apa yang saudara-saudara perjuangkan hari ini, secara pribadi dan sebagai pemerintah daerah, saya mendukung,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan